Tim Prabowo Minta Jokowi Segera Cuti Agar Tak Bias Kampanye

CNN Indonesia | Selasa, 26/02/2019 18:51 WIB
Tim Prabowo Minta Jokowi Segera Cuti Agar Tak Bias Kampanye Presiden Joko Widodo saat membagi-bagikan setifikat tanah kepada warga beberapa waktu lalu. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Tim Advokasi Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Indra meminta calon presiden petahana, Joko Widodo atau karib disapa Jokowi segera melakukan cuti kampanye Pilpres 2019.

Dia bahkan membandingkan Jokowi dengan Sandiaga Uno yang dianggap lebih bersikap bijak karena telah resmi mundur sebagai Wakil Gubernur DKI demi mengikuti Pilpres 2019 ini.

"Ayo gentle dong Bang Sandi saja mundur, gentle juga dong Pak Jokowi, minimal cuti," kata Indra di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (26/2).


Desakan cuti ini menurut Indra dilakukan agar tak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan. Hal ini juga agar tak terjadi penggunaan fasilitas negara selama Jokowi melakukan kampanye Pilpres.
Tim Prabowo Minta Jokowi Segera Cuti Agar Tak Bias KampanyeSandiaga Uno memilih mundur dari Wagub DKI agar fokus kampanye Pilpres 2019. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Lagi pula kata dia, Jokowi saat ini masih memiliki wakil presiden Jusuf Kalla yang dianggap mampu mengemban tugas sebagai presiden saat dirinya cuti kampanye.

"Kalau memang Jokowi mensosialisasikan sebagai capres sebagai kandidat seharusnya dia cuti dan ini instrumen yang diatur undang-undang, supaya tidak abuse of power supaya tidak ada dugaan penyalahgunaan. Itu Pak JK sanggup kok jadi presiden sementara, saya yakin Pak JK bijaksana," katanya.

Hal sama juga diungkapkan oleh Direktur Relawan BPN, Ferry Juliantono yang khawatir Jokowi menggunakan fasilitas negara saat kampanye pilpres lantaran tak mengambil cuti kampanye.

Mengingat kata dia, kegiatan Jokowi saat ini sangat sulit dibedakan antara kampanye atau kegiatannya sebagai presiden RI.

"Sudah terlalu permisif, seorang capres menggunakan fasilitas negara dan lakukan kampanye untuk pengaruhi pilihan masyarakat. Kegiatan Pak Jokowi belakangan sulit dipisahkan antara capres atau presiden," katanya.

Dia pun meminta Jokowi bersikap tegas mengambil jatah cutinya sebagai kepala negara untuk kampanye Pilpres 2019.

"Kami dari BPN ingin sampaikan ke Jokowi supaya tegas aja sebenarnya untuk menggunakan hak cuti dalam melakukan kegiatan itu," katanya.
(tst/gil)