BPN Minta Jokowi Tak Pakai Kekuasaan Buat Untungkan Diri
CNN Indonesia
Jumat, 08 Mar 2019 23:02 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean meminta Joko Widodo tidak menggunakan kekuasaan sebagai Presiden RI untuk membuat kebijakan yang menguntungkan diri sendiri sebagai calon presiden.
Hal tersebut diungkapkan Ferdiand menyikapi langkah Jokowi yang tidak melakukan cuti secara total untuk kampanye Pilpres 2019.
Menurutnya, larangan tersebut telah diatur dalam Pasal 282 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa pejabat struktural, menteri, bupati, dilarang menggunakan jabatannya untuk membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya dan merugikan orang lain.
"Jokowi tidak boleh mempergunakan kekuasaannya sebagai Presiden untuk membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya sebagai capres," kata Ferdinand dalam keterangan tertulis, Jumat (8/3).
Sementara itu, pengamat hukum Ismail Rumadan menyatakan Jokowi berpotensi melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang jika tidak melakukan cuti untuk kampanye Pilpres 2019.
"Prinsipnya kekhawatiran potensi penyalagunaan wewenang selama masa kampanye itu cukup besar jika calon petahana tidak ambil cuti," katanya.
Menurutnya, kekhawatiran Jokowi melakukan korupsi bila tidak cuti dalam masa kampanye Pilpres 2019 merupakan hal yang wajar. Sebab kegiatan Jokowi akan sulit untuk dibedakan antara sosok yang tengah menjabat sebagai presiden atau capres.
"Pandangan seperti ini wajar saja, jika Jokowi sebagai kontestan pilpres tidak cuti dari jabatannya selaku presiden. Sebab sulit untuk memisahkan dan membedakan aktivitas Jokowi sebagai presiden dan Jokowi sebagai capres," ucap Ismail.
Dia pun menyarankan, Jokowi perlu mencontoh langkah yang diambil para pendahulunya yang mengambil cuti saat berstatus sebagai capres petahana. Menurutnya, Jokowi harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
Sebelumnya, Jokowi mengaku tak masalah jika dirinya harus cuti total untuk kampanye Pilpres 2019. Jokowi menyebut akan mengambil cuti total untuk kampanye jika memang peraturan mengharuskan.
"Ya ini aturan KPU, semuanya kan berangkat dari aturan. Kalau aturan mengharuskan saya cuti total, ya saya akan cuti total," kata Jokowi usai dialog dengan petani jagung di di Desa Motilango Kabupaten Gorontalo, Jumat (1/3) dikutip Antara.
Menurut Jokowi, aturan KPU tidak mengharuskan dirinya cuti total sehingga masih bisa bekerja.
"KPU tidak mengharuskan itu, ya kan, dan saya masih bisa bekerja, paling hari Sabtu atau Minggu. Lebih baik kan, aturan memperbolehkan kok," ucapnya.
[Gambas:Video CNN] (mts/osc)
Hal tersebut diungkapkan Ferdiand menyikapi langkah Jokowi yang tidak melakukan cuti secara total untuk kampanye Pilpres 2019.
Menurutnya, larangan tersebut telah diatur dalam Pasal 282 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa pejabat struktural, menteri, bupati, dilarang menggunakan jabatannya untuk membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya dan merugikan orang lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, kekhawatiran Jokowi melakukan korupsi bila tidak cuti dalam masa kampanye Pilpres 2019 merupakan hal yang wajar. Sebab kegiatan Jokowi akan sulit untuk dibedakan antara sosok yang tengah menjabat sebagai presiden atau capres.
"Pandangan seperti ini wajar saja, jika Jokowi sebagai kontestan pilpres tidak cuti dari jabatannya selaku presiden. Sebab sulit untuk memisahkan dan membedakan aktivitas Jokowi sebagai presiden dan Jokowi sebagai capres," ucap Ismail.
Sebelumnya, Jokowi mengaku tak masalah jika dirinya harus cuti total untuk kampanye Pilpres 2019. Jokowi menyebut akan mengambil cuti total untuk kampanye jika memang peraturan mengharuskan.
"Ya ini aturan KPU, semuanya kan berangkat dari aturan. Kalau aturan mengharuskan saya cuti total, ya saya akan cuti total," kata Jokowi usai dialog dengan petani jagung di di Desa Motilango Kabupaten Gorontalo, Jumat (1/3) dikutip Antara.
Menurut Jokowi, aturan KPU tidak mengharuskan dirinya cuti total sehingga masih bisa bekerja.
"KPU tidak mengharuskan itu, ya kan, dan saya masih bisa bekerja, paling hari Sabtu atau Minggu. Lebih baik kan, aturan memperbolehkan kok," ucapnya.
[Gambas:Video CNN] (mts/osc)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK