Kasus IPDN, KPK Buka Peluang Jerat Waskita dan Adhi Karya

CNN Indonesia | Kamis, 14/03/2019 13:40 WIB
Kasus IPDN, KPK Buka Peluang Jerat Waskita dan Adhi Karya Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menjerat PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) sebagai korporasi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di wilayah Sulawesi. Hal ini tak lepas dari penggeledahan yang dilakukan di kantor masing-masing perusahaan, Rabu (13/3).

Diketahui dalam kasus korupsi ini, kedua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menggarap proyek pembangunan dua kampus IPDN di Sulawesi. PT Waskita Karya mengerjakan proyek Kampus IPDN di Gowa, Sulawesi Selatan, sementara PT Adhi Karya menggarap proyek Kampus IPDN di Minahasa, Sulawesi Utara.

KPK pun telah menjerat sejumlah petinggi dari dua perusahaan pelat merah tersebut. Mereka adalah Kepala Divisi Gedung PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Adi Wibowo, dan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Dono Purwoko, sebagai tersangka.


"[Penetapan tersangka] korporasi itu akan jadi pekerjaan utama [KPK], namun harus dipelajari dulu," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Kamis (14/3).

Kendati begitu, Saut mengatakan, lembaga antirasuah itu masih akan menunggu laporan penyidik atas pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung IPDN di Sulawesi ini.

"Nanti kita tunggu laporan dulu ya seperti apa," ujar Saut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan pihaknya bakal mencermati peran dari korporasi dalam kasus yang juga menjerat pejabat Kementerian Dalam Negeri Dudy Jocom ini.

"Belum ada tersangka baru, tapi peran-peran dari orang perorangan atau korporasi pasti kami cermati," kata Febri terpisah.

Untuk diketahui KPK telah menggeledah kantor PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya. Dari penggeledahan tersebut KPK menyita penyidik menyita sejumlah dokumen dan bukti-bukti terkait proyek pembangunan kampus IPDN di Kabupaten Gowa dan Minahasa yang berujung korupsi tersebut.

Dokumen dan bukti-bukti yang disita tersebut masih dipelajari oleh penyidik. Febri belum angkat suara apakah bukti tersebut mengarah pada penetapan tersangka terhadap PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya.

"Nanti kita lihat kalau soal bukti baru yang rinci itu baru bisa dibuka di persidangan," ujarnya.

Sebagai informasi dalam kasus ini, KPK menduga kedua proyek pembangunan gedung IPDN itu telah merugikan negara sekitar Rp21 miliar, yang dihitung dari kekurangan volume pekerjaan pada dua proyek tersebut. Rinciannya pembangunan IPDN di Gowa merugikan negara sekitar Rp11,8 miliar dan pembangunan IPDN di Minahasa sekitar Rp9,3 miliar. (sah/osc)