Soal Dirut PLN, Walhi Desak Bongkar Relasi Energi Kotor-Elite

CNN Indonesia | Jumat, 26/04/2019 04:13 WIB
Soal Dirut PLN, Walhi Desak Bongkar Relasi Energi Kotor-Elite Ilustrasi aksi tolak PLTU batubara di Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menyikapi penetapan Dirut PLN Sofyan Basir sebagai tersangka tipikor proyek PLTU Riau-1 oleh KPK, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pembongkaran relasi energi kotor batu bara dan praktik korupsi elite politik.

"Penetapan SB sebagai tersangka merupakan langkah maju untuk membongkar relasi energi kotor batubara dan praktek korupsi di tingkat elite politik dan pemerintahan, meski langkah KPK tersebut sebenarnya telat hampir 10 bulan," ujar Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Walhi Nasional, Dwi Sawung, dalam rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (25/4).


Dalam kasus ini, KPK telah menyeret mantan Sekretaris Jenderal Golkar yang juga eks menteri sosial Idrus Marham, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang juga kader Golkar Eni Maulani Saragih, dan Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.


Dwi Sawung mengatakan pengungkapan kasus PLTU Riau-1 itu menunjukkan menunjukan pembangunan pembangkit menggunakan batubara selain sangat kotor dari segi emisi dan dampak lingkungan hidup juga menggunakan praktik bisnis yang kotor penuh dengan suap menyuap. Ia pun mengharapkan KPK tak hanya berhenti pada sektor individu, dan menyorot pada korporasi terkait kasus tipikor ini.

"Tersangka dalam kasus PLTU Batubara Riau 1 MT ini masih individu komisaris perusahaan, anggota dewan dan dirut PLN, belum menyentuh koorporasi yang melakukan suap. Korporasi seperti Samantaka, Blackgold dan CHEC belum dijadikan tersangka oleh KPK, padahal pelaku suap Johanes Kotjo tidak mungkin bertindak untuk dirinya sendiri tetapi untuk perusahaan," tutur Dwi Sawung.


Dwi Sawung pun menyorot kasus tipikor Bupati Cirebon Sunjaya yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung. Dalam persidangan 10 April 2019, kata Dwi, terdapat fakta persidangan bahwa Sunjaya menerima uang dari PLTU Cirebon 2 melalui Hyundai sebagai kontraktor utama.

"Kasus ini menjadi perhatian Walhi karena lokasi PLTU Cirebon 2 yang tadinya melanggar tata ruang menjadi tidak melanggar tata ruang karena revisi tata ruang Kabupaten Cirebon. Kami menengarai ada pihak-pihak lain juga yang menerima uang dari pihak perusahaan untuk memuluskan proyek energi kotor PLTU Cirebon 2 tersebut," tutur Dwi Sawung.

(kid/dea)