PPP Tunggu Alat Bukti soal Suap Kemenag, Bukan Pengakuan
CNN Indonesia
Kamis, 13 Jun 2019 10:02 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi mengatakan pihaknya menyangsikan apabila Menteri Agama sekaligus kader PPP Lukman Hakim Saifuddin 'ngotot' meloloskan Haris Hasanudin dalam proses seleksi sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur.
Hal itu ia katakan untuk merespons kesaksian Sekretaris Jenderal Kemenag Mohammad Nur Kholis yang menyatakan seharusnya Haris tak memenuhi syarat untuk lolos karena pernah dikenai sanksi.
Baidowi mengatakan PPP sendiri menyerahkan sepenuhnya pada pembuktian fakta di persidangan soal tuduhan sepihak Nur Kholis tersebut.
"Kami kok menyangsikan klaim tersebut. Tapi itu sudah masuk ranah persidangan biarlah nanti fakta persidangan yang membukanya. Karena penanganan perkara hukum itu berdasarkan alat bukti, bukan pengakuan," kata Baidowi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/6).
Lebih lanjut, Baidowi menyatakan pihaknya meragukan pengakuan dari Nur Kholis tersebut. Ia menyatakan bahwa pengakuan itu bisa sengaja dibuat-buat untuk merugikan pihak tertentu.
"Kalau dasarnya pengakuan bisa saja seseorang mengaku-ngaku sehingga bisa merugikan banyak pihak," ucapnya.
Selain itu, Baidowi turut menyindir Nur Kholis yang dinilainya mudah dipengaruhi oleh klaim sepihak yang belum memiliki bukti kuat.
Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa proses penegakan hukum harus ada pembuktian ketimbang hanya sekadar pengakuan atau klaim seseorang semata.
"Sekjen kemenag itu profesor dan doktor lulusan Jerman, apakah semudah itu bisa dipengaruhi? Jadi dasarnya penegakan hukum itu adalah bukti bukan sekadar pengakuan. Karena pengakuan harus diverifikasi terlebih dahulu," kata Baidowi.
Terpisah, Sekretaris Jendral PPP Arsul Sani enggan berkomentar lebih jauh soal pengakuan Nur Kholis tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa persoalan itu hanya diketahui oleh Lukman seorang.
"Lah, yang tahu Mas Lukman," kata Arsul singkat.
[Gambas:Video CNN] (rzr/arh)
Hal itu ia katakan untuk merespons kesaksian Sekretaris Jenderal Kemenag Mohammad Nur Kholis yang menyatakan seharusnya Haris tak memenuhi syarat untuk lolos karena pernah dikenai sanksi.
Baidowi mengatakan PPP sendiri menyerahkan sepenuhnya pada pembuktian fakta di persidangan soal tuduhan sepihak Nur Kholis tersebut.
"Kami kok menyangsikan klaim tersebut. Tapi itu sudah masuk ranah persidangan biarlah nanti fakta persidangan yang membukanya. Karena penanganan perkara hukum itu berdasarkan alat bukti, bukan pengakuan," kata Baidowi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa proses penegakan hukum harus ada pembuktian ketimbang hanya sekadar pengakuan atau klaim seseorang semata.
Terpisah, Sekretaris Jendral PPP Arsul Sani enggan berkomentar lebih jauh soal pengakuan Nur Kholis tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa persoalan itu hanya diketahui oleh Lukman seorang.
"Lah, yang tahu Mas Lukman," kata Arsul singkat.
[Gambas:Video CNN] (rzr/arh)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK