Max Sopacua Cs Disebut Tak Berhak Dorong KLB Demokrat

CNN Indonesia | Sabtu, 15/06/2019 10:00 WIB
Max Sopacua Cs Disebut Tak Berhak Dorong KLB Demokrat Max Sopacua bersama kader senior Demokrat yang tergabung dalam GMPPD dinilai tak berhak mendorong KLB. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Manado, Sulawesi Utara (Sulut) Nortje Vanbonne menyebut Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) tak berhak mendorong digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB). Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun diminta untuk mengambil tindakan terhadap Max Sopacua cs.

Menurutnya, GMPPD yang digawangi oleh anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua bersama sejumlah kader senior lain tersebut bukan organisasi resmi Demokrat.

"[GMPPD] tidak berhak mendorong kongres. Kami para DPC seluruh Sulut mendesak ketua umum menindak organisasi ilegal ini," kata Nortje dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (15/6).


Lebih jauh, Nortje menyatakan penurunan suara Demokrat di Pemilu 2019 ini bukan karena kesalahan di level pusat, melainkan karena tidak mendapatkan efek ekor jas dari pengusungan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019.

Dia menyatakan penurunan perolehan suara Demokrat saat ini sangat tidak pantas bila dibebankan kepada SBY, terlebih karena yang bersangkutan masih dalam kondisi berduka setelah wafatnya sang istri Ani Yudhoyono.

"Jadi sangat tidak pantas jika penurunan suara ini dibebankan ke ketua umum semata yang tidak bisa kampanye dan yang masih berduka karena kehilangan Ibu Ani," tutur dia.

Dia menambahkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya arah Demokrat kepada SBY, termasuk terkait penyerahan tongkat estafet kepemimpinan partai ke salah satu putranya, AHY atau Ibas.

Namun semua itu harus dilakukan lewat mekanisme kongres yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bukan KLB.

Sebelumnya, Max bersama sejumlah kader senior yang tergabung dalam GMPPD menilai AHY adalah figur potensial yang dapat menjadi ketua umum selanjutnya menggantikan sang ayah, SBY.

Mereka juga menganggap AHY sebagai satu-satunya tokoh yang dapat dicalonkan pada Pilpres 2024. Mereka pun mendesak agar Demokrat menggelar KLB.

"Kalau KLB kita tidak susah-susah. Pak SBY tinggal minta AHY melanjutkan memimpin partai ini. Tidak ada masalah," kata Max di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Kamis (13/6).

Mengenai itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin meminta kepada seluruh kader partainya untuk berhenti menggelontorkan isu KLB. Permintaan itu disampaikan Amir melalui instruksi kepada seluruh kader Demokrat.

"Seluruh kader diminta untuk tidak bicara lebih lanjut soal KLB dan hal lain terkait dengan itu," ucap Amir dalam instruksinya yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (14/6).

[Gambas:Video CNN] (mts/osc)