Demokrat DKI Tolak Wacana Desakan Max Sopacua Cs untuk KLB
CNN Indonesia
Minggu, 16 Jun 2019 00:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta menolak wacana Kongres Luar Biasa (KLB) yang didorong Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD). Organisasi itu dibentuk Max Sopacua, Ahmad Mubarok bersama kader senior Demokrat lainnya.
Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, Santoso menilai tidak ada kepentingan memaksa sehingga harus dilakukan KLB seperti yang diinginkan GMPPD.
"Informasi atau hal yang telah digulirkan beberapa orang yang merasa senior untuk KLB, kami tegas menolak usulan itu dan tetap mendukung Ketua Umum Partai Demokrat sampai 2020 sesuai masa jabatan Pak SBY," kata Santoso di kantor DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Jakarta Timur, Sabtu (15/6).
Santoso menjelaskan DPD Demokrat DKI menolak KLB karena tidak ada syarat yang terpenuhi. Tiga diantara beberapa syarat untuk menggelar KLB adalah ketua umum berhalangan tetap, ketua umum melanggar konstitusi atau perundang-undangan, serta aturan internal partai dan partai tidak berjalan.
Syarat tersebut, kata Santoso, sama sekali tidak ada yang terpenuhi. Ia menilai Demokrat masih berada pada jalur yang benar di bawah kepemimpinan SBY meski perolehan suara di Pileg 2019 menurun.
Santoso mengatakan pernyataan sikap terhadap KLB dalam jumpa pers hari ini adalah murni inisiatif DPD Demokrat DKI meski tetap berkonsultasi pada DPP. Ia mengklaim tidak ada intervensi DPP dalam kegiatan maupun materi pernyataan sikap.
"Bahwa yang dilakukan DPD Partai Demokrat DKI banyak dilakukan DPD dan DPC seluruh Indonesia. Sebagai bukti bahwa usulan KLB ditolak karena tidak memenuhi syarat," kata Santoso.
Sebelumnya, sejumlah senior membentuk GMPPD untuk mendorong KLB karena menilai ada sejumlah masalah internal partai. GMPPD terdiri atas sejumlah kader senior seperti Max Sopacua, Ahmad Mubarok, dan Ahmad Yahya.
Permasalahan pertama yang diungkap Max yakni tentang sejumlah kader partai yang kerap melontarkan pernyataan provokatif. Mereka adalah Wasekjen Andi Arief, Rachlan Nashidik dan Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Ferdinand Huatahaean.
Masalah itu mengakibatkan suara Demokrat jeblok di Pemilu 2019 yang hanya memperoleh 7,7 persen suara. Menurut dia, perlu ada introspeksi dan evaluasi menyeluruh agar lebih baik di Pemilu 2024.
Max juga menyatakan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah figur potensial yang dapat menjadi ketua umum selanjutnya menggantikan ayahnya. AHY dianggap sebagai satu-satunya tokoh yang dapat dicalonkan pada Pilpres 2024.
"Yang kami tolak KLB, bukan sosok AHY. Jangankan tanya ke Partai Demokrat, kalau ditanya ke masyarakat pasti setuju AHY, dia next leader," kata Max.
[Gambas:Video CNN] (adp/osc)
Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, Santoso menilai tidak ada kepentingan memaksa sehingga harus dilakukan KLB seperti yang diinginkan GMPPD.
"Informasi atau hal yang telah digulirkan beberapa orang yang merasa senior untuk KLB, kami tegas menolak usulan itu dan tetap mendukung Ketua Umum Partai Demokrat sampai 2020 sesuai masa jabatan Pak SBY," kata Santoso di kantor DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Jakarta Timur, Sabtu (15/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syarat tersebut, kata Santoso, sama sekali tidak ada yang terpenuhi. Ia menilai Demokrat masih berada pada jalur yang benar di bawah kepemimpinan SBY meski perolehan suara di Pileg 2019 menurun.
"Bahwa yang dilakukan DPD Partai Demokrat DKI banyak dilakukan DPD dan DPC seluruh Indonesia. Sebagai bukti bahwa usulan KLB ditolak karena tidak memenuhi syarat," kata Santoso.
Sebelumnya, sejumlah senior membentuk GMPPD untuk mendorong KLB karena menilai ada sejumlah masalah internal partai. GMPPD terdiri atas sejumlah kader senior seperti Max Sopacua, Ahmad Mubarok, dan Ahmad Yahya.
Permasalahan pertama yang diungkap Max yakni tentang sejumlah kader partai yang kerap melontarkan pernyataan provokatif. Mereka adalah Wasekjen Andi Arief, Rachlan Nashidik dan Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Ferdinand Huatahaean.
Max juga menyatakan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah figur potensial yang dapat menjadi ketua umum selanjutnya menggantikan ayahnya. AHY dianggap sebagai satu-satunya tokoh yang dapat dicalonkan pada Pilpres 2024.
"Yang kami tolak KLB, bukan sosok AHY. Jangankan tanya ke Partai Demokrat, kalau ditanya ke masyarakat pasti setuju AHY, dia next leader," kata Max.
[Gambas:Video CNN] (adp/osc)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK