Ramai-ramai Demokrat Daerah Tolak Wacana KLB

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah pengurus daerah Partai Demokrat menolak wacana Kongres Luar Biasa (KLB) dan mengaku setia kepada Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, saat ini demokrat masih berduka atas kepergian istri SBY, Ani Yudhoyono, serta tak ada urgensi KLB. Demokrat daerah pun menyebut pengusul KLB melakukan makar dan harus ditindak tegas.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) Muh. Endang menolak wacana KLB Partai Demokrat. Pihaknya mengaku masih konsisten mendukung SBY.

Lihat juga: Kader Senior Bantah Desak Demokrat Gelar KLB

"Tidak ada alasan untuk tidak mendukung SBY meneruskan kepemimpinannya di partai ini, sehingga tidak setuju dengan wacana [KLB] yang muncul saat ini," katanya, Minggu (16/6) dikutip dari Antara.

"[Usul KLB] adalah cara yang kurang elok serta tidak memberikan contoh dan pendidikan politik yang baik terhadap partai," ucap dia.

Senada, Ketua DPD Demokrat Sulawesi Barat Suhardi Duka menilai isu KLB itu adalah isu murahan.

Ketua Umum Partai Demokrat SBY. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

"Isu yang dihembuskan GMPPD (Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat) itu adalah isu murahan," kata pria yang pernah menjabat Bupati Mamuju dua periode itu.

Meski demikian, pihaknya akan menggelar rapat untuk menyikapi wacana itu.

"Isu itu akan kita rapatkan di DPD Demokrat Sulbar bersama dengan ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Kabupaten di Sulbar meskipun isu itu hanyalah isu murahan," kata dia.

Lihat juga: Andi Arief: Max Sopacua Upayakan Sandiaga Jadi Ketum Demokrat

Ketua DPD Partai Demokrat NTB T.G.H. Mahally Fikri mengaku prihatin dengan wacana KLB itu di saat suasana duka akibat wafatnya Ani Yudhoyono belum reda.

"Sangat prihatin dan menyesalkan dinamika yang terjadi akibat proklamasi GMPPD di tengah suasana duka dan berkabungnya seluruh keluarga besar Partai Demokrat atas wafatnya Ibu Hj Ani Yudhoyono," kata dia.

Fikri menilai tidak ada dasar untuk melaksanakan KLB sesuai dengan konstitusi dan peraturan organisasi Partai Demokrat. Menurut dia, KLB yang terlaksana di luar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai tak beda dengan makar.

Mendiang Ani Yudhoyono, meninggal di RS di Singapura pada 8 Juni. (AFP PHOTO / ADEK BERRY)

"KLB yang dilaksanakan di luar aturan pada hakikatnya makar atau pemberontakan pada pemimpin yang sah," ujarnya.

Ketua DPD Demokrat Riau Asri Auzar menyatakan seluruh kadernya solid mendukung SBY. Terlebih, Asri mengingatkan soal momentum pilkada serentak di sejumlah wilayah. Seharusnya, kata dia, seluruh pengurus partai dari ranting, cabang, dan DPD harus mempersiapkan diri dalam mendongkrak suara di pilkada tersebut.

"Kami seluruh kader demokrat se-Riau akan mengambil sikap atas apapun yang mengganggu Demokrat, kami tetap bersama Ketua Umum," kata Wakil Ketua DPRD Riau itu.

Lihat juga: Max Sopacua Cs Disebut Tak Berhak Dorong KLB Demokrat

Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni'matullah Erbe tegas menolak wacana pelaksanaan KLB karena masih dalam momentum duka akibat kehilangan Ani Yudhoyono dan ketiadaan urgensi kongres.

Untuk menuju ke KLB, lanjut Wakil Ketua DPRD Sulsel ini, harus ada hal yang luar biasa dan tidak serta merta hanya dengan alasan suara Partai Demokrat turun.

Tak ketinggalan, Ketua DPD Partai Demokrat Darah Istimewa Yogyakarta (DIY) Heri Sebayang dan Wakil Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Taufiqurrahman menolak usul KLB itu.

Para politikus senior Partai Demokrat mengusulkan KLB. (CNN Indonesia/Safir Makki)

"DPD Partai Demokrat DKI Jakarta secara tegas menolak usulan KLB. Usulan KLB itu hanya dari senior partai yang sedang cari perhatian saja," kata taufiq.

Heri pun meminta DPP Partai Demokrat segera menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam GMPPD.

"Meminta dan mendesak kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk menindak tegas sesuai dengan peraturan organisasi," kata dia.

Lihat juga: Kader Senior Demokrat Mau AHY Jadi Ketum Gantikan SBY

Sebelumnya, sejumlah politikus senior Partai Demokrat yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mendorong penyelenggaraan KLB untuk menyelamatkan dan mengembalikan kejayaan partai ke depan. Secara normal, Kongres Demokrat baru akan dilaksanakan 2020.

"GMPPD mendorong pelaksanaan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat selambatnya 9 September 2019 demi mengembalikan kejayaan partai di 2024," kata politisi senior Demokrat Max Sopacua dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/6).

[Gambas:Video CNN] (arh/gil)