Analisis

Rekonsiliasi via Bagi-bagi Kursi, Bak Anak Kecil dan Permen

CNN Indonesia | Jumat, 21/06/2019 06:30 WIB
Rekonsiliasi via Bagi-bagi Kursi, Bak Anak Kecil dan Permen Rekonsiliasi antara pendukung capres Prabowo Subianto dan capres Jokowi dinilai tak cukup lewat bagi-bagi kekuasaan. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Upaya mempersatukan kembali masyarakat setelah gelaran Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 usai menjadi isu yang ramai diperbincangkan.

Bagaimana tidak, selama gelaran Pilpres 2019, masyarakat Indonesia telah terbagi menjadi dua kubu, kubu pendukung paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan kubu paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Banyak pihak telah menunggu jalan apa yang akan ditempuh oleh Jokowi dan Prabowo Subianto dalam rangka kembali mempersatukan masyarakat. Isu soal rekonsiliasi politik pun semakin menguat belakangan ini.


Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sempat menyatakan bahwa rekonsiliasi merupakan sebuah solusi saling menguntungkan atau win-win solution.

Rekonsiliasi yang dimaksud Mahfud adalah berbagi kekuasaan antara calon presiden yang menang dengan calon presiden yang kalah dalam Pilpres 2019.

Eks Ketua MK Mahfud MD menyodorkan opsi bagi-bagi kekuasaan sebagai bagian rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.Eks Ketua MK Mahfud MD menyodorkan opsi bagi-bagi kekuasaan sebagai bagian rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
"Win-win solution itu rekonsiliasi, kekuasaan itu bisa dibagi, jangan diambil sendiri oleh pemenang," ujarnya usai menghadiri acara 'Halal Bihalal Gerakan Suluh Kebangsaan' di Hotel Grand Melia, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (19/6).

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mengatakan upaya untuk mempersatukan kembali masyarakat bisa dilakukan dengan langkah rekonsiliasi politik ataupun dengan konsensus nasional.

Ujang menyebut polarisasi yang terjadi saat ini sudah sangat mengkristal. Sebab, kata Ujang, Pilpres 2019 ini merupakan kali kedua Jokowi dan Prabowo kembali berhadapan setelah Pilpres 2014 lalu. Saat itu pun, masyarakat sudah terbelah menjadi dua kubu.

"Polarisasi itu mengkristal pada Pilpres 2019 ini, oleh karena itu tidak ada kata lain, tidak ada jalan lain selain melakukan rekonsiliasi secara menyeluruh," kata Ujang kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/6).

Apalagi, kata Ujang, jika setelah putusan PHPU di MK masih ada sejumlah pihak yang masih merasa kurang puas. Jokowi dan Prabowo, lanjutnya, harus segera bertindak untuk mencegah semakin terjadinya perpecahan di masyarakat.

"Pak Prabowo dan Pak Jokowi mesti bersatu, mesti menghilangkan perbedaan, hilangkan pilpres, mari membangun bangsa bersama-sama," ujarnya.

Rekonsiliasi via Bagi-bagi Kursi, Bak Anak Kecil dan PermenFoto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi
Ujang berpendapat rekonsiliasi tersebut tak hanya dilakukan oleh Jokowi dan Prabowo saja. Tetapi, juga harus sampai menyentuh pada para pendukungnya.

Apalagi, saat ini diketahui sejumlah pendukung dari kubu 02 terjerat kasus hukum. Antara lain Eggi Sudjana, Lieus Sungkharisma, Ahmad Dhani, Bahar Smith, dan sebagainya.

"Juga tuntas dalam konteks pendukung-pendukungnya. Jadi [proses] hukum tetap harus jalan, tapi rekonsiliasi pendukungnya juga harus merasa adil juga," tuturnya.

Terkait dengan usulan bagi-bagi kekuasaan yang disampaikan Mahfud MD, Ujang mengatakan cara rekonsiliasi paling penting adalah dengan sharing power tersebut.

Ujang menyampaikan dalam konteks politik, bagi-bagi kekuasaan memang tak bisa dinafikan. Mengutip ilmuwan politik AS Harold Lasswell, dikatakan Ujang, politik memang berkaitan dengan siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana.

"Ya memang sejatinya [bagi-bagi kekuasaan dalam politik] itu terjadi dari dulu juga begitu, cuma kadang-kadang ditutupi, kadang-kadang mereka tidak mau mengaku," ucap Ujang.

Lebih lanjut, disampaikan Ujang, jika rekonsiliasi tak kunjung dilakukan maka bisa saja berdampak pada proses pembangunan di masa pemerintahan Jokowi periode kedua mendatang.

Salah satu pengusung capres Prabowo, yakni Partai Demokrat, mulai merapat ke kubu 01, yang tercermin dari sejumlah pertemuan antara AHY dan Jokowi.Salah satu pengusung capres Prabowo, yakni Partai Demokrat, disebut mulai merapat ke kubu 01, yang tercermin dari sejumlah pertemuan antara AHY dan Jokowi. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Hal itu, kata Ujang, lantaran proses pemerintahan tidak akan bisa berjalan dengan baik jika kondisi politik di Indonesia tak kunjung stabil.

"Pembangunan hanya bisa berjalan ketika politik stabil, masyarakat stabil, ketika masyarakat bersatu sama-sama membangun bangsa Indonesia," katanya.

Dihubungi terpisah pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyampaikan rekonsiliasi politik menjadi salah satu syarat atau simbolis untuk memperlihatkan bahwa Jokowi dan Prabowo sudah tidak lagi memiliki persoalan.

Dengan rekonsiliasi di tingkat elite tersebut, kata Adi, maka masyarakat di tingkat bawah tak lagi memiliki alasan untuk terus mempertentangkan keduanya.

"Itu (rekonsiliasi) secara simbolik penting karena politik kita penuh dengan makna dan simbolisasi," kata Adi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/6).

Namun, menurut Adi, rekonsiliasi tidak bisa dipaksakan dengan upaya bagi-bagi kekuasaan. Ia beranggapan rekonsiliasi mesti dilakukan dengan cara menghilangkan batas atau sekat-sekat yang selama ini terjadi akibat pilpres.

Partai Gerindra diprediksi mendapat kursi terbesar ketiga di DPR periode 2019-2024.Partai Gerindra diprediksi mendapat kursi terbesar ketiga di DPR periode 2019-2024. (Adhi Wicaksono)
"Kalau ada sharing power saya melihatnya hanya sebatas sesaat, kayak anak kecil susah berhenti nangisnya, dikasih permen, tapi kalau permennya habis nangis lagi," tuturnya.

Apalagi, disampaikan Adi, Prabowo dan Partai Gerindra saat ini adalah salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan di Indonesia. Artinya, lanjut Adi, tanpa mendapat jatah kursi menteri pun mereka tetap bisa menjadi kekuatan politik yang besar.

"Tanpa dikasih [kursi] menteri, Gerindra dan Prabowo sudah jadi kekuatan politik yang diperhitungkan di negeri ini," ujar dia.

(dis/arh)