Airlangga Respons Bamsoet soal Pengurus Golkar Otoriter
CNN Indonesia
Sabtu, 13 Jul 2019 02:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi pernyataan Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menyebut penonaktifan 10 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar di Maluku merupakan bentuk sikap otoriter pengurus Partai Golkar.
Ia menjelaskan Golkar merupakan partai politik yang memiliki struktur organisasi. Menurutnya, penonaktifan 10 Ketua DPD II Partai Golkar di Maluku merupakan urusan dari DPD I Golkar Maluku.
"Kalau tingkat II koordinasinya ke tingkat I, provinsi," kata Airlangga usai menerima dukangan dari organisasi sayap Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), untuk menjadi Ketum Partai Golkar periode 2019-2024 di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (12/7) malam.
Dia pun menegaskan bahwa Golkar merupakan partai politik yang demokrasi dan mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).Menurutnya, penonaktifan 10 Ketua DPD II Partai Golkar di Maluku karena terkait dengan sebuah kasus yang spesifik, bukan lantaran sempat memberikan dukungan kepada Bamsoet untuk maju menjadi calon Ketum Partai Golkar 2019-2014.
Airlangga pun membantah bahwa langkah penonaktifan 10 Ketua DPD II Partai Golkar di Maluku dilakukan atas dasar arahan dari DPP Partai Golkar.
"Mereka (10 Ketua DPD II Partai Golkar di Maluku) ada kasus spesifik lainnya," kata Menteri Perindustrian itu.
Sebelumnya, Bamsoet mengaku akan bertanggung jawab secara penuh terkait penonaktifan 10 Ketua DPD Golkar III di Maluku.
Menurutnya, sikap otoriter dari oknum DPP Partai Golkar yang memecat 10 Ketua DPD itu tak bisa dibiarkan. Ia mengatakan sikap otoriter merupakan musuh bersama bagi Partai Golkar.
"Saya sepakat bahwa sikap otoriter ini, sikap tirani ini, menjadi musuh kita bersama di Partai Golkar," kata Bamsoet di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Jumat (12/7).
Lebih lanjut, Bamsoet menilai pemecatan secara sewenang-wenang itu tak menunjukan keteladanan bagi publik. Bahkan, ia membandingkan dengan sikap Presiden Joko Widodo yang selalu menunjukan sikap demokratisnya kepada semua pihak. (mts/agi)
Ia menjelaskan Golkar merupakan partai politik yang memiliki struktur organisasi. Menurutnya, penonaktifan 10 Ketua DPD II Partai Golkar di Maluku merupakan urusan dari DPD I Golkar Maluku.
"Kalau tingkat II koordinasinya ke tingkat I, provinsi," kata Airlangga usai menerima dukangan dari organisasi sayap Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), untuk menjadi Ketum Partai Golkar periode 2019-2024 di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (12/7) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia pun menegaskan bahwa Golkar merupakan partai politik yang demokrasi dan mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).Menurutnya, penonaktifan 10 Ketua DPD II Partai Golkar di Maluku karena terkait dengan sebuah kasus yang spesifik, bukan lantaran sempat memberikan dukungan kepada Bamsoet untuk maju menjadi calon Ketum Partai Golkar 2019-2014.
Airlangga pun membantah bahwa langkah penonaktifan 10 Ketua DPD II Partai Golkar di Maluku dilakukan atas dasar arahan dari DPP Partai Golkar.
Sebelumnya, Bamsoet mengaku akan bertanggung jawab secara penuh terkait penonaktifan 10 Ketua DPD Golkar III di Maluku.
Menurutnya, sikap otoriter dari oknum DPP Partai Golkar yang memecat 10 Ketua DPD itu tak bisa dibiarkan. Ia mengatakan sikap otoriter merupakan musuh bersama bagi Partai Golkar.
"Saya sepakat bahwa sikap otoriter ini, sikap tirani ini, menjadi musuh kita bersama di Partai Golkar," kata Bamsoet di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Jumat (12/7).
Lebih lanjut, Bamsoet menilai pemecatan secara sewenang-wenang itu tak menunjukan keteladanan bagi publik. Bahkan, ia membandingkan dengan sikap Presiden Joko Widodo yang selalu menunjukan sikap demokratisnya kepada semua pihak. (mts/agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK