Amendemen UUD 1945 Disebut Ancam Kaderisasi Pemimpin Baru

CNN Indonesia | Kamis, 15/08/2019 03:12 WIB
Amendemen UUD 1945 Disebut Ancam Kaderisasi Pemimpin Baru Ketua KoDe Inisiatif Veri Junaidi menilai amendemen UUD 1945 berpotensi membuat pemilihan presiden dilakukan oleh MPR, bukan oleh rakyat secara langsung(CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi menilai amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) bisa mengancam kaderisasi pemimpin baru di Pilpres 2024. Itu bisa saja terjadi karena MPR kembali menjadi lembaga tertinggi.

Jika demikian, maka presiden akan kembali dipilih oleh MPR. Bukan oleh masyarakat secara langsung.

"Kami menyayangkan soal kemudian gagasan-gagasan yang amandemen ini ending-nya justru pada pemilu dipilih tidak langsung. Karena apa? Pemilu 2024 momen baik bagi bangsa untuk mendapatkan tokoh-tokoh politik baru," kata Veri dalam diskusi "Amendemen Konstitusi, Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa" di Gondangdia, Jakarta, Rabu (14/8).


Veri menyayangkan jika itu benar-benar terjadi. Padahal, tokoh-tokoh senior seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, Prabowo Subianto, dan Jokowi sudah hampir pasti tak bisa lagi untuk kembali berkompetisi.
Veri juga mengatakan pemilihan pemimpin secara langsung merupakan pakem terbaik saat ini. Dia berasumsi demikian karena sejauh ini berhasil melahirkan beberapa tokoh yang tidak berasal dari dinasti politik, seperti Jokowi dan Tri Rismaharini.

"Kenapa mereka begitu khawatir? Jangan-jangan memang ini merupakan ancaman bagi politik dinasti, bagi elite-elite politik. Pemilu secara langsung itu memberikan ruang munculnya tokoh-tokog baru yang di luar elite politk," tuturnya.

Dalam diskusi yang sama, Direktur PUSaKO Universitas Andalas Feri Amsari menyampaikan rencana amandemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali GBHN sarat kepentingan politik elite. Menurutnya, indikasi elite-elite politik ingin mengendalikan kebijakan pemerintah lewat perpanjangan tangan di MPR.
"Dugaannya memang ada upaya untuk meminta pertanggungjawaban presiden melalui GBHN. Sehingga GBHN jadu alat untuk mengendalikan presiden," ucapnya.

Sebelumnya, wacana penerapan kembali GBHN berkembang dan jadi pembicaraan di publik. Wacana makin menghangat ketika Kongres V PDIP menghasilkan 23 sikap politik, salah satunya amendemen UUD 1945 berkaitan dengan GBHN.

Wacana itu menuai pro kontra. Lembaga masyarakat sipil menolak karena dinilai membangkitkan semangat Orde Baru. Namun pemerintah menyambut baik hal itu.

"Jangan sampai terputus kesinambungan dan perencanaan jangka panjang, ya perlu GBHN," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/8).
[Gambas:Video CNN] (dhf/ugo)