PPP Sebut Jokowi Belum Bahas Posisi Gerindra dengan Koalisi
CNN Indonesia
Jumat, 16 Agu 2019 02:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) belum meminta pertimbangan partai koalisi yang mendukungnya di Pilpres 2019 soal posisi Gerindra dalam pemerintahan ke depan.
Arsul mengatakan belum ada pertemuan formal antara Jokowi dengan semua pimpinan partai koalisi.
"Kalau pun diminta pertimbangan nanti kita berikan pertimbangan. Tapi wong belum ada pertemuan," kata Arsul di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Kamis (15/8).
Meski begitu, terkait posisi Gerindra tersebut PPP akan mengikuti keputusan Jokowi.
"Itu hak prerogatifnya Pak Jokowi, tapi kan kita tidak membicarakan itu. Tetapi kalau posisi awal PPP jelas bahwa soal koalisi soal menteri itu biar menjadi bagian dari hak prorogatifnya presiden ya," kata dia.
Lebih lanjut menurut Arsul, sebenarnya Jokowi telah melakukan pertemuan secara informal, satu persatu dengan petinggi partai koalisi. Pertemuan itu pun tentu saja telah dilakukan PPP dengan Jokowi.
Hanya saja dalam pertemuan itu tak dibahas soal posisi Gerindra. Menurutnya, Jokowi hanya menyampaikan PPP dapat portofolio kementerian.
"Pak Jokowi kalau dengan PPP hanya beritahukan saja bahwa PPP itu tetap nanti diminta untuk ada di pemerintahan dan akan mendapat portofolio cuma apa belum disampaikan," kata dia.
Meski telah diberi tahu soal portofolio kementerian untuk PPP, Arsul menyebut pihaknya hingga saat ini belum diberi tahu soal susunan kabinet kementerian baru Jokowi.
Apalagi sebelumnya disebut-sebut Jokowi telah merampungkan susunan kabinet kementerian dengan porsi 55 persen dari kalangan profesional dan 45 persen dari kalangan parpol.
"Pak Jokowi bisa jadi sudah final tapi kan kalau belum diberikan kami enggak tahu juga," ujarnya.
Arsul merasa tidak ada salahnya Jokowi menyelesaikan kabinet tanpa memberitahu partai koalisi lebih dahulu. Sebab itu merupakan hak prerogatif presiden.
"Karena itu kan hak prerogatif presiden kan boleh juga presiden finalkan apa yang hal terbaik menurut presiden," katanya.
[Gambas:Video CNN] (tst/pmg)
Arsul mengatakan belum ada pertemuan formal antara Jokowi dengan semua pimpinan partai koalisi.
"Kalau pun diminta pertimbangan nanti kita berikan pertimbangan. Tapi wong belum ada pertemuan," kata Arsul di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Kamis (15/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu hak prerogatifnya Pak Jokowi, tapi kan kita tidak membicarakan itu. Tetapi kalau posisi awal PPP jelas bahwa soal koalisi soal menteri itu biar menjadi bagian dari hak prorogatifnya presiden ya," kata dia.
Hanya saja dalam pertemuan itu tak dibahas soal posisi Gerindra. Menurutnya, Jokowi hanya menyampaikan PPP dapat portofolio kementerian.
"Pak Jokowi kalau dengan PPP hanya beritahukan saja bahwa PPP itu tetap nanti diminta untuk ada di pemerintahan dan akan mendapat portofolio cuma apa belum disampaikan," kata dia.
Meski telah diberi tahu soal portofolio kementerian untuk PPP, Arsul menyebut pihaknya hingga saat ini belum diberi tahu soal susunan kabinet kementerian baru Jokowi.
Apalagi sebelumnya disebut-sebut Jokowi telah merampungkan susunan kabinet kementerian dengan porsi 55 persen dari kalangan profesional dan 45 persen dari kalangan parpol.
"Pak Jokowi bisa jadi sudah final tapi kan kalau belum diberikan kami enggak tahu juga," ujarnya.
Arsul merasa tidak ada salahnya Jokowi menyelesaikan kabinet tanpa memberitahu partai koalisi lebih dahulu. Sebab itu merupakan hak prerogatif presiden.
"Karena itu kan hak prerogatif presiden kan boleh juga presiden finalkan apa yang hal terbaik menurut presiden," katanya.
[Gambas:Video CNN] (tst/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK