Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota
Komisi III DPR fraksi PPP Arsul Sani berharap Panitia Seleksi (
Pansel) Calon Pimpinan
KPK mengirim nama-nama hasil seleksi yang mewakili berbagai pemangku kepentingan dalam aspek pemberantasan korupsi. Menurutnya itu penting guna meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Yang mengerti hukum materiil maupun hukum acara tindak pidana korupsi. Sehingga,
performance KPK akan lebih baik di masa datang," kata Arsul kepada wartawan, Rabu (21/8).
Arsul menilai Pansel Capim KPK sudah bekerja maksimal dalam dalam melakukan seleksi hingga saat ini menyisakan 40 orang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, 40 nama Capim KPK itu telah mewakili berbagai kepentingan dalam pemberantasan korupsi. Alasannya, karena berasal dari dari KPK, polisi, jaksa, hakim, advokat, auditor, akuntan, hingga akademisi.
"Dari 40 nama yang lolos juga mewakili para pemangku kepentingan pemberantasan korupsi yang luas," tutur Arsul.
Dia berharap itu kembali terjadi usai menyeleksi 40 nama yang kini tersisa. Diketahui, dari 40 nama itu akan kembali diseleksi menjadi 20 nama.
Sekjen PPP itu juga berharap figur-figur yang menduduki kursi pimpinan KPK periode 2019-2023 mendatang bisa mencerminkan tiga unsur penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan, hakim.
Sebelumnya, Pansel Capim KPK melaksanakan tes profile assessment selama dua hari, Kamis (8/8) dan Jumat (9/8) lalu. Tes lanjutan tersebut dilaksanakan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Jakarta.
Anggota Pansel KPK Hendardi mengatakan ada 40 peserta yang lolos mengikuti tes profile assessment selama dua hari ini. Nantinya akan kembali disaring menjadi 20 nama.
"Sama 40 peserta untuk 2 hari ini. Tanggal 23 Agustus baru diumumkan kelulusan 20 orang," kata Hendardi kepada CNNIndonesia.com.
Profil asesmen sendiri dilakukan untuk memperkuat psikotes sebelumnya. Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengatakan pada tahap itu pihaknya membentuk enam kelompok.
Lewat simulasi kelompok ini akan dilihat bagaimana sifat kepemimpinan, kerja kelompok, profesionalisme, independensi, sampai pada tingkat stres para calon.
"Jadi nanti kami ambil kesimpulan bahwa bagaimana seseorang dengan latar belakang yang berbeda nanti menjadi satu pimpinan komisioner, yang kemudian langsung kedudukannya setara dengan lembaga tinggi negara," ujarnya pada Jumat lalu (8/8).
[Gambas:Video CNN] (bmw/mts)