Tri Susanti Ajukan Penangguhan Penahanan

CNN Indonesia | Kamis, 05/09/2019 19:24 WIB
Tri Susanti Ajukan Penangguhan Penahanan Tri Susanti alias Susi. (Dok. Istimewa).
Jakarta, CNN Indonesia -- Tri Susanti, tersangka kasus dugaan penyebaran hoaks dan provokasi di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya, mengajukan penangguhan penahanan ke Polda Jawa Timur. Pengajuan penangguhan penahanan perempuan yang dipanggil Susi itu dilakukan lewat tim kuasa hukumnya.

"Klien kami, Bu Susi kooperatif, barang bukti juga diserahkan ke penyidik Polda Jatim. Kami selama ini mengikuti proses pemeriksaan," ujar kuasa hukum Susi, Airlangga Dwi kepada wartawan di Surabaya, Kamis (5/9) dikutip dari Antara.

Ia mengatakan tersangka ujaran hoaks dan penghasutan tidak harus dilakukan penahanan, karena jika merujuk Pasal 21 ayat 1 tentang melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana, semuanya tidak ada pada kliennya. Dalam penangguhan ini, Tri menjadikan keluarganya sebagai penjamin.


"Jaminan yang kami sampaikan pihak keluarga ini adalah suami," ucap Angga, sapaan akrabnya.
Sementara itu, kuasa hukum Tri lainnya, Sahid mengatakan apabila penangguhan penahanan tidak dikabulkan maka pihaknya menyiapkan praperadilan.

"Namun, praperadilan ini harus dibahas dulu oleh tim kuasa hukum dan klien," ucapnya.

Di sisi lain, Sahid juga meminta nama Tri tidak dikaitkan dengan Partai Gerindra dan saksi di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rangka Pemilu 2019 lalu. Sebab kejadian di asrama mahasiswa Papua di Surabaya tak ada sangkut paut dengan hal tersebut.

"Pemilu 2019 selesai, terlebih karena yang ada di Indonesia saat ini adalah Garuda Indonesia dan Pancasila," ujarnya.
Polisi telah menetapkan Tri sebagai tersangka dan dijerat Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Rasis dan Etnis dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan/atau ayat 2 dan/atau Pasal 15 KUHP.
[Gambas:Video CNN] (Antara/osc)