KSAD Klaim Prajurit TNI AD Siap Amankan Pelantikan Jokowi
CNN Indonesia
Kamis, 10 Okt 2019 05:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menyatakan TNI AD bakal mengerahkan personelnya dari seluruh jajaran untuk mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.
"Kalau jumlah, hampir 100 persen kekuatan Angkatan Darat (untuk mengamankan pelantikan)," ujar Andika usai rapat internal dengan seluruh pejabat TNI AD di Mabes TNI AD, Jakarta, Rabu (9/10).
Andika menuturkan personel TNI AD yang dilibatkan untuk pengamanan pelantikan presiden dan wapres berasal dari satuan tempur hingga satuan teritorial. Seluruh personel itu akan ditempatkan di wilayah yang dianggap membutuhkan pengamanan khusus.
Saat pengamanan nanti pergerakan personel TNI AD tetap berdasarkan komando dari Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Selaku Pembina, ia mengatakan hanya bertugas menyiagakan anak buah di lapangan agar siap sewaktu-waktu dibutuhkan.
"Khusus untuk konsep operasi akan dilakukan panglima TNI. Tapi paling tidak, bagaimana kita bekerja sama dengan rekan di daerah atau jajaran dari polri dan pemerintah daerah," ujarnya.
TNI telah melakukan evaluasi atas laporan dari seluruh Panglima Kodam di Indonesia ihwal peta kerawanan daerah saat pelantikan. Hasilnya, kata Andika, dari daerah yang dipetakan, ada 30 persen dikategorikan rawan. Ia menyebut kerawanan di daerah terjadi karena ada rencana unjuk rasa.
"Ada beberapa daerah yang secara faktual memang sudah mendapatkan info tanggal pelaksanaan demonstrasi, maupun tempatnya. Tapi itu sangat sedikit sekali. Saya tidak perlu menyebut di mananya, tapi mayoritas belum ada rencana yang terucap maupun tertulis," ujar Andika.
Andika menyatakan pihaknya mempersilakan semua pihak untuk menggelar unjuk rasa karena diatur dalam UU. Akan tetapi, ia mengingatkan kepada semua pihak tidak mengganggu hak dan kemerdekaan orang lain saat berunjuk rasa.
"Kemudian, tidak mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Itu sudah diatur. Termasuk di mana mereka bisa berdemonstrasi," ujar Andika.
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih akan digelar di Gedung MPR/DPR, 20 Oktober mendatang. Rencananya pelantikan dilaksanakan pada sore hari.
Mabes Polri sebelumnya mengungkapkan telah menyiapkan 27 ribu personel gabungan dari Polri dan TNI untuk acara pelantikan.
Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputr mengatakan ada sebanyak 27 ribu personel gabungan Polri-TNI disiagakan untuk menjaga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang.
[Gambas:Video CNN]
Pengamanan aparat gabungan tersebut akan disiagakan penuh sepanjang hari pelantikan dan baru dinyatakan berakhir keesokan harinya.
"Dalam konteks rangkaian proses demokrasi, polisi gelar operasi mantap brata yang berakhir 21 Oktober. Secara keseluruhan untuk pengamanan presiden dan wakil presiden, seluruh jajaran polisi mengamankan," tuturnya.
Terpisah, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono meminta kepada tim intelijen untuk melakukan deteksi dini potensi kerawanan jelang pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Intelijen tolong dilakukan deteksi dini tentang hal apa yang akan terjadi," kata Gatot di Mapolda Metro Jaya.
Selain itu, Gatot meminta Karo Ops Polda Metro Jaya untuk menyiapkan langkah pengamanan guna mengantisipasi potensi kerawanan yang mungkin terjadi.
"Kalau kita terdadak itu enggak baik dan enggak bagus, tapi kalau kita sudah antisipasi semuanya, kita dapat minimalisir gangguan yang lebih besar," tutur Gatot.
(dis/jps/wis)
"Kalau jumlah, hampir 100 persen kekuatan Angkatan Darat (untuk mengamankan pelantikan)," ujar Andika usai rapat internal dengan seluruh pejabat TNI AD di Mabes TNI AD, Jakarta, Rabu (9/10).
Andika menuturkan personel TNI AD yang dilibatkan untuk pengamanan pelantikan presiden dan wapres berasal dari satuan tempur hingga satuan teritorial. Seluruh personel itu akan ditempatkan di wilayah yang dianggap membutuhkan pengamanan khusus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada beberapa daerah yang secara faktual memang sudah mendapatkan info tanggal pelaksanaan demonstrasi, maupun tempatnya. Tapi itu sangat sedikit sekali. Saya tidak perlu menyebut di mananya, tapi mayoritas belum ada rencana yang terucap maupun tertulis," ujar Andika.
Andika menyatakan pihaknya mempersilakan semua pihak untuk menggelar unjuk rasa karena diatur dalam UU. Akan tetapi, ia mengingatkan kepada semua pihak tidak mengganggu hak dan kemerdekaan orang lain saat berunjuk rasa.
"Kemudian, tidak mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Itu sudah diatur. Termasuk di mana mereka bisa berdemonstrasi," ujar Andika.
Mabes Polri sebelumnya mengungkapkan telah menyiapkan 27 ribu personel gabungan dari Polri dan TNI untuk acara pelantikan.
Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputr mengatakan ada sebanyak 27 ribu personel gabungan Polri-TNI disiagakan untuk menjaga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang.
[Gambas:Video CNN]
Pengamanan aparat gabungan tersebut akan disiagakan penuh sepanjang hari pelantikan dan baru dinyatakan berakhir keesokan harinya.
"Dalam konteks rangkaian proses demokrasi, polisi gelar operasi mantap brata yang berakhir 21 Oktober. Secara keseluruhan untuk pengamanan presiden dan wakil presiden, seluruh jajaran polisi mengamankan," tuturnya.
"Intelijen tolong dilakukan deteksi dini tentang hal apa yang akan terjadi," kata Gatot di Mapolda Metro Jaya.
Selain itu, Gatot meminta Karo Ops Polda Metro Jaya untuk menyiapkan langkah pengamanan guna mengantisipasi potensi kerawanan yang mungkin terjadi.
"Kalau kita terdadak itu enggak baik dan enggak bagus, tapi kalau kita sudah antisipasi semuanya, kita dapat minimalisir gangguan yang lebih besar," tutur Gatot.
(dis/jps/wis)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK