Jokowi Perintahkan BPN-MenLH Selesaikan Konflik Lahan 2 Tahun

CNN Indonesia | Jumat, 11/10/2019 05:10 WIB
Jokowi Perintahkan BPN-MenLH Selesaikan Konflik Lahan 2 Tahun Presiden RI Joko Widodo (putih). (CNN Indonesia/ Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengakui konflik lahan antara masyarakat desa dengan Perum Perhutani maupun PT Perkebunan Nusantara masih marak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

"Sekarang ini masih ada konflik (lahan), desa dengan Perhutani, dengan PTP, itu masih ada. Terakhir yang saya terima masih ada 528 konflik desa," kata Jokowi dalam pertemuan dengan masyarakat perhutanan sosial, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/10).

Oleh karena itu, Jokowi pun memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna untuk menyelesaikan konflik itu dalam dua tahun.


"Tidak ada Konflik lagi di dalam PTP, Perhutani, ini selesaikan pak semua, ini sudah berpuluh-puluh tahun. Ada masalah enggak bisa kita selesaikan, apa sih, bisa, Saya yakin bisa," ujarnya.

"Saya cek nanti langsung di lapangan nanti, sengketa lahan yang ada di dalam kawasan hutan, perkebunan," sambung Jokowi.

Jokowi menuturkan sebelumnya sudah menyelesaikan konflik lahan antara rakyat dengan PT Perkebunan Nusantara di Riau. Lahan yang menjadi konflik tersebut seluas 2.400 hektare dari luas keseluruhan 18 ribu hektare.

Menurut Jokowi, dalam menyelesaikan konflik itu, dirinya memerintahkan Menteri BUMN Rini Soemarno agar lahan seluas 2.400 hektare yang menjadi konflik itu untuk diberikan ke masyarakat setempat.

"Dengan PTP dari 18.000 ha, konflik dengan petani. 2.400 ha di antaranya, saya cek di lapangan saya ngomong langsung ke menteri BUMN, 2.400 berikan semuanya ke petani. Konflik itu pun kini sudah berhasil diselesaikan dan sertifikat akan segera diserahkan ke masyarakat," kata Jokowi.

"Saya ngomong langsung ke menteri BUMN, 2.400 berikan semuanya ke petani. Nanti Oktober ini mau saya serahkan. Betul pak menteri ya? Sertifikat sudah rampung," sambungnya.

Sementara itu di luar istana, ratusan petani yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia mulai membubarkan diri setelah mendapat respon dari Jokowi tersebut.

"Setelah audiensi digelar, saat ini juga ratas beberapa menteri di Istana. Yang jelas, dalam waktu dekat akan segera dibentuk tim kecil atau badan. Tidak di bawah menko, tidak di bawah kementerian, tapi langsung di bawah presiden. Otoritas khusus perhutanan sosial dan reforma agraria," kata Wakil Ketua Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia M Trijanto di lokasi aksi, Jakarta, Kamis (10/10).

Ucapan Trijanto disambut riuh teriakan dan tepuk tangan dari para petani.

Trijanto mengatakan semua tuntutan petani sudah disampaikan ke Jokowi. Namun ia meminta para petani untuk terus ikut mengawal janji Jokowi menindaklanjuti tuntutan. Dia juga mengatakan Jokowi tak perlu takut untuk bertindak atas nama petani dan rakyat, karena mereka akan membelanya.

"Apapun kebijakan Presiden, menyikapi fenomena gejolak, rakyat, petani, nelayan, dan kaum marjinal berdiri di samping Presiden," tegasnya.

Sebelumnya dalam aksi ini, para petani mengajukan enam tuntutan dalam aksi ini. Pertama mereka mendukung pelantikan Jokowi di periode kedua. Mereka juga mendukung melaksanakan perhutanan sosial di Indonesia, utamanya di hutan negara di Jawa melalui ijin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS).

Para petani juga menuntut pemerintah untuk menambah luasan perhutanan sosial yang boleh dikelola masyarakat. Ketiga, petani mengusulkan Jokowi membentuk badan khusus di bawah presiden untuk melakukan percepatan redistribusi areal perhutanan sosial di Indonesia dan penataan produksi.

[Gambas:Video CNN]
Keempat, petani menuntut penyerahan SK IPHPS sebanyak kurang lebih 8.800 hektare di Jawa Tengah. Lalu juga soal peninjauan kembali kebijakan PNBP untuk produk tanaman pangan dan evaluasi praktek implementasinya.

Poin terakhir, para petani menuntut dukungan pembiayaan APBN untuk sosialisasi, fasilitasi usulan perhutanan sosial, penandaaan batas lahan, pembangunan embung sarana penampung air dan infrastruktur jalan produksi pertanian. (fra,dhf/kid)