KPK Perpanjang Masa Tahanan Imam Nahrawi Selama 40 Hari

CNN Indonesia | Selasa, 15/10/2019 18:01 WIB
KPK Perpanjang Masa Tahanan Imam Nahrawi Selama 40 Hari Tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perpanjangan masa penahanan selama 40 hari terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Perpanjangan ini guna kepentingan penyidikan kasus dugaan penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018.

"Terhadap tersangka IMR [Imam Nahrawi], Menteri Pemuda dan Olahraga, dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari terhitung sejak 17 Oktober 2019 sampai dengan 25 November 2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (15/10).


Hari ini KPK memeriksa Imam dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018. Imam sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.00 WIB.


KPK menetapkan Imam bersama asisten pribadinya Miftahul Ulum sebagai tersangka pada Rabu, 18 September 2019. Imam diduga menerima suap sebesar Rp26,5 miliar sebagai komitmen fee dari sejumlah sumber.

Penerimaan uang pertama terjadi pada 2014-2018. Saat itu Imam melalui Ulum diduga menerima Rp14,7 miliar. Berikutnya, pada rentang waktu 2016-2018, Imam diduga meminta uang senilai Rp11,8 miliar.

Sumber penerimaan di antaranya ialah dari pengurusan proposal hibah yang diajukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) ke Kemenpora tahun anggaran 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan.


Atas perbuatannya, Imam disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

KPK juga sudah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap keduanya selama 6 bulan ke depan terhitung sejak akhir Agustus 2019.

[Gambas:Video CNN] (ryn/pmg)