Anies: Renegosiasi Pengembalian Pengelolaan Air DKI Mandek

CNN Indonesia | Rabu, 16/10/2019 10:34 WIB
Anies: Renegosiasi Pengembalian Pengelolaan Air DKI Mandek Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut proses pembicaraan terkait pengembalian pengelolaan air atau penghentian swastanisasi air mandek.

Menurutnya, salah satu pihak kini melakukan negosiasi. Padahal negosiasi dengan pihak swasta lain berjalan lancar.

"Swastanya ada Aetra (PT Aetra Air Jakarta) ada Palyja (PT PAM Lyonnaaise Jaya), saya tidak perlu sebutkan yang mana [yang mandek], tapi dengan satu pihak, sudah berlangsung progresif, satu pihak mandek," ujar Anies di Balaikota Jakarta, Selasa (15/10) malam.


Walaupun begitu, Anies menegaskan Pemprov DKI tidak berhenti melakukan koordinasi dan berbicara dengan pihak yang menyebabkan pengelolaan air ini mandek.

"Mandek itu dalam artian, bukan kaminya berhenti bicara, tapi posisi mereka belum berubah. Nah kami dalam proses pembicaraan dengan mereka," jelasnya.

Anies sebelumnya meminta salah satu BUMD yakni PD PAM Jaya untuk mengambil alih pengelolaan layanan air bersih di ibu kota. Sebab sejak 1998, pengelolaan itu dilakukan pihak swasta yakni PT Aetra dan Palyja.

Pada 10 Mei lalu, Anies sempat mengatakan PD PAM Jaya sudah menandatangani kesepakatan awal (Head of Agreement) dengan Aetra. Sedangkan untuk Palyja, Anies pernah menyebut perusahaan swasta itu masih belum memiliki iktikad baik.

"Palyja tidak kooperatif dan iktikad untuk bertanggungjawab atas penyediaan air warga Jakarta," kata Anies kala itu.

Indikasi iktikad tak baik itu, lanjut Anies, ialah respons Palyja terhadap proses pengembalian konsesi air dan pembangunan fasilitas air.

[Gambas:Video CNN]
Sudah 20 tahun pengelolaan air dilakukan oleh pihak swasta. Namun di awal 2019, Anies menyatakan akan mengambil alih pengelolaan air itu.

Hal ini bertujuan untuk memastikan target layanan dasar air minum perpipaan dapat dituntaskan pada 2030 dengan akses 100 persen, sejalan dengan amanat PBB dalam hal pembangunan yang berkelanjutan (SDG) yang menargetkan 100 persen cakupan layanan pada tahun 2030.

(ani/kid)