Pasalnya, tiga aktor penting, yakni partai politik, pemerintah, dan kepolisian sama-sama punya kepentingan untuk mengurangi peran lembaga antirasuah.
"Inilah serangan terhadap KPK yang paling sulit dibendung. Dalam perlawanan kepada KPK jilid pertama, cicak versus buaya, itu berhasil dimenangkan karena memang pertarungan ketika itu semata-mata antara KPK dengan unsur konservatif yang korup di kepolisian," ungkap Usman Hamid diskusi bertema 'Menagih Janji Keadilan untuk Novel Baswedan dan Menyelamatkan KPK' di Jakarta, Sabtu (19/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Istana Minta Publik Bersabar soal Perppu KPK |
Senada, Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli mengaku tak melihat gelagat positif Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait revisi UU KPK.
"Padahal kita tahu persis dalam pelbagai langkah yang diambil pemerintah untuk sesuatu yang lebih baik, meskipun itu sembunyi-sembunyi, biasanya ada saja yang dibocorkan untuk memberikan gestur positif ke masyarakat. Nah, ini yang tidak kita temukan," ungkap dia.
[Gambas:Video CNN]
Arif, yang juga merupakan Pemred Majalah Tempo, menduga pengabaian ini karena Presiden Jokowi terlalu percaya diri mampu membereskan pelbagai kontroversi yang mengemuka jelang pelantikan.
"Yang saya cemaskan adalah, dia (Jokowi) sekarang over-confidence semua bisa berjalan sesuai yang dia inginkan; demonstrasi mahasiswa toh bisa ditangani," tambah Arif Zulkifli lagi.
Padahal Arif menambahkan, pelemahan KPK justru membahayakan pelbagai proyek pembangunan yang lima tahun ke depan diidamkan Jokowi. Pasalnya, kemajuan itu akan terhambat oleh korupsi.
(ika/arh)