Sebagian mahasiswa yang awalnya ingin demonstrasi di Istana Negara itu sempat menolak membubarkan diri. Beberapa mahasiswa bahkan sempat merusak kawat berduri sambil menyanyikan lagu provokasi ke aparat kepolisian.
Namun serikat buruh KASBI yang juga ikut berdemonstrasi mengingatkan mahasiswa untuk tidak terprovokasi. Ketua KASBI Nining Elitos yang berada di mobil komando memimpin massa aksi untuk mundur perlahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Massa yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, nelayan, dan petani pun bubar sepenuhnya pada 18.15 WIB. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Hari Kurniawan berterima kasih atas kesediaan massa aksi membubarkan diri.
Setelah massa membubarkan diri, petugas Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) mulai diterjunkan menyapu jalan.
Kemudain aparat kepolisian mulai merapikan kawat berduri. Sekitar pukul 18.28 WIB, jalan Medan Merdeka Barat dibuka. Arus lalu lintas sudah kembali normal.
[Gambas:Video CNN]
Dalam aksi kali ini, beberapa elemen masyarakat bergabung dalam aksi Indonesia Memanggil. Aksi unjuk rasa ini digelar di sejumlah daerah, seperti Malang, Makassar, Yogyakarta, dan Gresik.
Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda, mereka masih melantangkan tujuh tuntutan gerakan #ReformasiDikorupsi, yaitu menolak RKUHP, RUU MINERBA, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU KKS. Lalu mendesak pembatalan RUU KPK dan RUU SDA. Kemudian mendesak disahkannya RUU PKS dan RUU PPRT.
Poin kedua, mahasiswa menuntut pembatalan pimpinan KPK pilihan DPR. Ketiga, menolak TNI & POLRI menempati jabatan sipil. Keempat, setop militerisme di Papua dan daerah lain dan bebaskan tahanan politik Papua.
Kemudian mereka meminta penghentian kriminalisasi aktivis. Keenam hentikan pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang dilakukan oleh korporasi, dan pidanakan korporasi pembakar hutan, serta cabut izinnya. Ketujuh, tuntaskan pelanggaran HAM, dan adili penjahat HAM, termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan.
Kemudian satu poin tambahan lainnya adalah Pemerintah harus bertanggung jawab atas aksi represif aparat pada unjuk rasa September 2019.