Demo Mahasiswa Bubar, Jalan Dekat Istana Kembali Dibuka

CNN Indonesia | Senin, 28/10/2019 19:20 WIB
Demo Mahasiswa Bubar, Jalan Dekat Istana Kembali Dibuka Demo mahasiswa di Jalan Medan Merdeka Barat membubarkan diri. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, mulai dibuka usai massa aksi Indonesia Memanggil membubarkan diri. Massa mulai meninggalkan lokasi aksi unjuk rasa sekitar pukul 17.30 WIB.

Sebagian mahasiswa yang awalnya ingin demonstrasi di Istana Negara itu sempat menolak membubarkan diri. Beberapa mahasiswa bahkan sempat merusak kawat berduri sambil menyanyikan lagu provokasi ke aparat kepolisian.

Namun serikat buruh KASBI yang juga ikut berdemonstrasi mengingatkan mahasiswa untuk tidak terprovokasi. Ketua KASBI Nining Elitos yang berada di mobil komando memimpin massa aksi untuk mundur perlahan.


"Kita ini mengadakan aksi damai, perjuangan kita panjang kawan- kawan. Jangan berakhir ricuh," tutur Nining, Senin (28/10).


Massa yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, nelayan, dan petani pun bubar sepenuhnya pada 18.15 WIB. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Hari Kurniawan berterima kasih atas kesediaan massa aksi membubarkan diri.

"Kami mengingatkan untuk melakukan ibadah salat magrib. Usai itu kawan-kawan dapat pulang. Titip salam dan hormat kami untuk kalian semua dan keluarga di rumah," ujar Hari dari mobil komando pengurai massa.

Setelah massa membubarkan diri, petugas Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) mulai diterjunkan menyapu jalan.

Kemudain aparat kepolisian mulai merapikan kawat berduri. Sekitar pukul 18.28 WIB, jalan Medan Merdeka Barat dibuka. Arus lalu lintas sudah kembali normal.

[Gambas:Video CNN]

Dalam aksi kali ini, beberapa elemen masyarakat bergabung dalam aksi Indonesia Memanggil. Aksi unjuk rasa ini digelar di sejumlah daerah, seperti Malang, Makassar, Yogyakarta, dan Gresik.

Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda, mereka masih melantangkan tujuh tuntutan gerakan #ReformasiDikorupsi, yaitu menolak RKUHP, RUU MINERBA, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU KKS. Lalu mendesak pembatalan RUU KPK dan RUU SDA. Kemudian mendesak disahkannya RUU PKS dan RUU PPRT.

Poin kedua, mahasiswa menuntut pembatalan pimpinan KPK pilihan DPR. Ketiga, menolak TNI & POLRI menempati jabatan sipil. Keempat, setop militerisme di Papua dan daerah lain dan bebaskan tahanan politik Papua.


Kemudian mereka meminta penghentian kriminalisasi aktivis. Keenam hentikan pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang dilakukan oleh korporasi, dan pidanakan korporasi pembakar hutan, serta cabut izinnya. Ketujuh, tuntaskan pelanggaran HAM, dan adili penjahat HAM, termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan.

Kemudian satu poin tambahan lainnya adalah Pemerintah harus bertanggung jawab atas aksi represif aparat pada unjuk rasa September 2019.

(dhf/DAL)