Indef Kritik RAPBD DKI Bisa 'Berlebihan'

CNN Indonesia | Jumat, 15/11/2019 20:10 WIB
Indef Kritik RAPBD DKI Bisa 'Berlebihan' Gedung DPRD DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020 masih dibahas di DPRD. Rencananya DKI memulai rapat Badan Anggaran (Banggar) pekan depan. Rapat Banggar ini nantinya akan membongkar komponen anggaran yang sudah disiapkan sebelumnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economcis and Finance (Indef) Tauhid Ahmad melihat ada perencanaan anggaran yang berlebihan di RAPBD DKI 2020 atau overestimate.

Hal ini salah satunya bisa dilihat dari efisiensi anggaran yang dilakukan DKI beberapa waktu terakhir sebelum pembahasan anggaran di komisi.


"Ketika pada waktu perencanaan awal berbeda. Saya melihat ada overestimate lebih tinggi di pendapatannya," kata Tauhid kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/11).


Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dari Rp95,9 triliun menjadi Rp89,4 triliun. Efisiensi dilakukan dalam pos anggaran untuk kunjungan kerja (kunker) sampai konsumsi rapat.

Tauhid melihat ada beberapa kemungkinan anggaran DKI bisa overestimate. Bisa jadi karena neraca APBN DKI yang mencakup mengenai transfer ke daerah, yakni Dana Bagi Hasil (DBH) yang angkanya tidak sesuai perencanaan DKI diawal.

Tercatat DKI belum menerima DBH sekitar Rp6 triliun yang harusnya ditransfer ke kas daerah.

"Ternyata pas pada waktu APBN di bulan Agustus mungkin ada yang berubah dan ini berdampak pada KUAPPAS DKI karena ada dana transfer dari pusat itu," ujarnya.

Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Selanjutnya, di waktu yang sedikit itu DKI ditekan untuk melakukan perubahan anggaran dan efisiensi. Langkah merubah anggaran di jelang waktu pembahasan pun berpotensi kepada anggaran yang diajukan secara berantakan.

"Waktu yang mepet diharuskan untuk efisiensi. Ini yang membuat bisa jadi ada anggaran yang kelewat macam-macam contoh mungkin lem Aibon kemarin," katanya.

Kedua, adalah karena Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang banyak tidak terserap dan berdampak pada neraca keuangan DKI.


Kendati begitu, Tauhid mengungkapkan harusnya ada peringatan dan pengawasan dari dalam terkait anggaran ganjil, sehingga anggaran ganjil itu tidak sampai ke dewan dan bahkan ke publik.

"Harus ada early warning system tentang kepatutan dan kelayakan secara nominal sudah tidak wajar harusnya sudah ada pengawasan dari dalam. Belum lagi anggaran langsung keluar ke publik jadi gaduh," ujarnya.

Belakangan di rapat komisi di DPRD DKI, Dewan kompak memotong sejumlah anggaran. Beberapa di antaranya ialah anggaran banjir dari Rp1,2 triliun menjadi Rp1 triliun dan anggaran Community Action Plan dari Rp19 miliar menjadi sekitar Rp11 miliar.

Alasan Dewan pun salah satunya adalah karena efisiensi. Tauhid menyatakan ada cara DKI untuk melakukan penghematan anggaran. Salah satunya dengan menggalakkan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sistem ini memungkinkan DKI untuk menyediakan lahan dan swasta yang melakukan pembangunan, sehingga anggaran yang sedianya untuk pembangunan bisa dialihkan untuk yang lain.

"Prinsipnya kan ada agreement di mana badan usaha mendapatkan hak melakukan kewajiban. Dulu pakai jalan tol menjadi sumber infrastruktur," ujarnya.


[Gambas:Video CNN] (ctr)