Hal ini karena, telur yang beredar di masyarakat adalah telur yang sehat dan diproduksi dengan menerapkan pola good farming practices.
Good farming practices sendiri adalah tatalaksana peternakan yang meliputi segala aktivitas teknis dan higinis dalam hal pemeliharaan sehari-hari, cara dan sistem pemberian pakan, sanitasi, serta pencegahan dan pengobatan penyakit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebanyak 96,3 persen telur di Jawa Timur dihasilkan dari ayam ras petelur yang sudah menerapkan good farming practices, dan sisanya 3,7 persen telur dari ayam buras/kampung yang belum dikandangkan secara permanen, diantaranya ditemukan di daerah Tropodo.
"Telur-telur yang dipasarkan peternakan ini hanya yang Grade A dengan kualitas terbaik. Sedangkan yang Grade B tidak dipasarkan. Untuk itu, telur-telur ini sangat aman dikonsumsi masyarakat," kata Khofifah.
Untuk menjamin kualitas dan mutu telur di Jatim, Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan kata Khofifah telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan sertifikasi kompartemen bebas penyakit flu burung di seluruh breeding farm yang memproduksi bibit untuk ayam petelur dan pedaging final.
Bagi para peternak ayam petelur, Khofifah juga berpesan, agar tidak perlu resah karena telur yang diproduksi adalah telur yang berkualitas, di bawah pengawasan Dinas Peternakan Provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga, akan tetap dibutuhkan oleh konsumen.
"Para peternak ayam telur jangan resah, karena telur yang dihasilkan berkualitas dan tidak mengandung racun. Oleh sebab itu, konsumen juga masih sangat membutuhkannya," terangnya.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga meminta, masyarakat yang memelihara ayam kampung dengan cara dilepas atau diumbar untuk segera beralih pemeliharaan unggas dengan skala bisnis dan dikandangkan.
"Bagi masyarakat yang memelihara ayam kampung dengan cara diumbar, harap segera beralih dengan mengkandangkan ayam peliharaannya. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin telur yang dihasilkan," tuturnya.
"Saya harap Pemkab Sidoarjo lewat segera koordinasi dengan seluruh jajarannya, agar bisa melakukan pembinaan untuk budidaya higenis maupun kandangisasi. Hal ini penting, karena tugas pemerintah adalah memberikan solusi terbaik bagi masyarakat termasuk peternak," katanya.
Tak hanya itu, untuk mengatasi sampah impor, Khofifah juga mengklaim pihaknya sudah menjalin koordinasi dengan dua kementerian. Hal itu dilakukan sebagai upaya pembatasan limbah plastik yang tercampur dalam sampah kertas daur ulang.
"Kemarin kita sudah rapat beberapa kali dengan Pak Menko Maritim, sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian lingkungan hidup juga sudah datang beberapa restriksi pembatasan jangan ada campuran plastik di kontainer-kontainer," katanya.
Khofifah juga menyebut pihaknya akan tegas mengatur regulasi ini. Nantinya, Pemprov akan berkoordinasi dengan Kepabeanan yang melarang masuknya sampah plastik.
Mantan Menteri Sosial RI ini menyebut kontainer sampah yang masuk ke Jatim, melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, akan dicek oleh Kepabeanan, apakah terindikasi campuran plastik di dalamnya.
"Itu regulasinya kita menunggu Bagaimana dari Kementerian KLHK, baru nanti dari kepabeanan untuk bisa dicek setiap kontainer-kontainer yang masuk. Saya rasa pastikan bahwa kondisi yang masuk tidak ada kandungan plastiknya," kata Khofifah memungkasi.
