Gerbong Khusus Wanita Disebut Tak Jawab Pelecehan Seksual

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) menyebut pemisahan gerbong atau ruang antara perempuan dan laki-laki di beberapa moda transportasi umum yang ada di Jakarta tak menjawab permasalahan pelecehan seksual yang kerap menyerang perempuan.

Perwakilan KRPA, Anindiya Restu Fiani mengatakan pemisahan gerbong untuk mencegah pelecehan malah terkesan menjadikan perempuan sebagai permasalahannya. Padahal, itu tidak benar.

Lihat juga: Pedagang Cilor Diduga Cabuli Anak di Gudang Masjid di Jakbar

"Kalau misal kita cuma memisahkan perempuan kan kesannya kayak 'oh perempuan masalahnya', dan itu malah membatasi ruang gerak perempuan sebetulnya," kata perempuan yang karib disapa Fiani ini di Gedung Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).

Menurut Fiani, upaya menciptakan ruang aman bagi korban atau calon korban pelecehan dan kekerasan seksual tidak sekadar menciptakan ruang baru. Mestinya, kata dia, dengan cara menciptakan ruang yang aman bagi semua orang baik lelaki maupun perempuan.

Untuk mewujudkan itu, Fiani mengatakan yang perlu dilakukan saat ini adalah memberikan edukasi soal pelecehan seksual khususnya di moda transportasi umum kepada masyarakat.

Lihat juga: Kronologi Ayah Perkosa Anak Kandung Berdalih Hindari Santet

Masyarakat harus tahu bahwa tidak boleh melakukan pelecehan baik terhadap perempuan maupun laki-laki.

"Karena balik lagi the issue is not about perempuan tetapi dengan pelaku. Yang bisa dilakukan adalah mengedukasi masyarakat bahwa kekerasan itu tidak boleh dilakukan baik ke perempuan maupun laki-laki," kata dia.

[Gambas:Video CNN]
Fiani juga menyebut bahwa upaya lain yang dilakukan penyedia jasa transportasi umum lewat sejumlah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah belum efektif.

Pelecehan seksual masih banyak terjadi. Bahkan, lanjutnya, pelecehan seksual tak hanya dialami perempuan, tapi juga laki-laki.

Lihat juga: Pelaku Teror Sperma Tasik Mengaku Beraksi Usai Minum Tuak

"Bahkan mereka sendiri bilang bahwa regulasi yang selama ini mereka tekankan hanya kepada kelompok-kelompok disabilitas, perempuan hamil, dan segala macam," kata dia.

"Jadi mereka belum melihat bahwa isu perempuan itu adalah isu yang juga penting. Saya rasa mereka belum bisa melihat isu kesetaraan gender itu sebagai isu yang bisa dimaksimalkan dalam hal regulasi," imbuh Fiani. (tst/wis)