
Jokowi Kritik, NasDem Bantah Usul Jabatan Presiden 3 Periode
CNN Indonesia | Selasa, 03/12/2019 13:37 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengklaim partainya tak mengusulkan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode atau maksimal 15 tahun dalam rencana amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Namun, ia tetap mendorong pengkajiannya.
Hal itu ia sampaikan untuk merespons keluhan Presiden Joko Widodo soal usulan masa jabatan presiden tiga periode. Menurutnya, hal itu bisa jadi hendak menampar mukanya, mencari muka, atau hendak menjerumuskan dirinya.
"Saya kira apa yang disampaikan itu hanya kajian-kajian atas dasar banyaknya usulan-usulan terkait masa jabatan presiden yang muncul, bukan berarti NasDem yang mengusulkan hal itu, namanya juga kajian," kata Irma kepada CNNIndonesia.com, Senin (2/12).
Lebih lanjut, Irma memaklumi bila Jokowi keberatan terhadap kajian itu. Akan tetapi, tak ada salahnya bila MPR melakukan kajian terkait amandemen UUD 1945 yang terkait dengan aturan masa jabatan presiden.
Terlebih lagi, mekanisme untuk melakukan kajian dan amandemen UUD 1945 bukanlah barang haram bagi para anggota MPR.
[Gambas:Video CNN]
"Karena UUD 1945 yang asli yang belum diamendemen bahkan men-tata-kan masa jabatan presiden boleh berkali-kali sepanjang dikontestasikan terlebih dahulu setiap lima tahun sekali," kata dia.
Selain itu, Irma menekankan bahwa Partai NasDem sedang fokus untuk melakukan kajian terkait penguatan sistem presidensial di Indonesia saat ini. Sebab, Indonesia saat ini masih setengah-setengah dalam menerapkan sistem presidensial tersebut.
Partai NasDem, kata Irma, juga berkeinginan agar kepala negara Indonesia tak terganggu dan memiliki otoritas yang kuat dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Sementara itu parlemen fokus pada penguatan kontrol dan legislasinya. Karena sekarang ini sistem presidensial kita masih setengah-setengah bercampur dengan parlementer," kata dia.
"Makanya sejak awal NasDem menyatakan tak setuju dengan amandemen terbatas tersebut, NasDem justru ingin agar sekalian saja amandemen menyeluruh atau kembali ke UUD 1945 yang asli," tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menyebut usulan penambahan masa jabatan presiden itu adalah usul Fraksi Partai NasDem.
Ini ada yang menyampaikan seperti ini (penambahan masa jabatan), kalau tidak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem," kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/11).
(rzr/arh)
Hal itu ia sampaikan untuk merespons keluhan Presiden Joko Widodo soal usulan masa jabatan presiden tiga periode. Menurutnya, hal itu bisa jadi hendak menampar mukanya, mencari muka, atau hendak menjerumuskan dirinya.
Lebih lanjut, Irma memaklumi bila Jokowi keberatan terhadap kajian itu. Akan tetapi, tak ada salahnya bila MPR melakukan kajian terkait amandemen UUD 1945 yang terkait dengan aturan masa jabatan presiden.
Terlebih lagi, mekanisme untuk melakukan kajian dan amandemen UUD 1945 bukanlah barang haram bagi para anggota MPR.
[Gambas:Video CNN]
"Karena UUD 1945 yang asli yang belum diamendemen bahkan men-tata-kan masa jabatan presiden boleh berkali-kali sepanjang dikontestasikan terlebih dahulu setiap lima tahun sekali," kata dia.
Selain itu, Irma menekankan bahwa Partai NasDem sedang fokus untuk melakukan kajian terkait penguatan sistem presidensial di Indonesia saat ini. Sebab, Indonesia saat ini masih setengah-setengah dalam menerapkan sistem presidensial tersebut.
Partai NasDem, kata Irma, juga berkeinginan agar kepala negara Indonesia tak terganggu dan memiliki otoritas yang kuat dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Makanya sejak awal NasDem menyatakan tak setuju dengan amandemen terbatas tersebut, NasDem justru ingin agar sekalian saja amandemen menyeluruh atau kembali ke UUD 1945 yang asli," tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menyebut usulan penambahan masa jabatan presiden itu adalah usul Fraksi Partai NasDem.
Ini ada yang menyampaikan seperti ini (penambahan masa jabatan), kalau tidak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem," kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/11).
(rzr/arh)
ARTIKEL TERKAIT

Munas Golkar Dibuka Jokowi Hari Ini, 9 Caketum Bertarung
Nasional 1 minggu yang lalu
Demokrat Sebut Pilpres Melalui MPR Khianati Kedaulatan Rakyat
Nasional 1 minggu yang lalu
Jokowi Soal Pemekaran Papua: Masih Moratorium, Tapi Dikaji
Nasional 1 minggu yang lalu
Kubu Bamsoet Kritik Rangkap Jabatan Airlangga
Nasional 1 minggu yang lalu
Airlangga Soal Intervensi Istana: Pemilik Suara DPD I dan II
Nasional 1 minggu yang lalu
Mahfud soal Jabatan Presiden Tiga Periode: Urusan MPR
Nasional 1 minggu yang lalu
BACA JUGA

Jokowi Temukan 2.188 BUMDes 'Ambyar'
Ekonomi • 11 December 2019 15:24
Jokowi Minta Masyarakat Awasi Penggunaan Dana Desa
Ekonomi • 11 December 2019 15:04
Jokowi Akan Minta BPDP Kejar Peremajaan Sawit 500 Ribu Ha
Ekonomi • 11 December 2019 14:37
Jokowi, Agnes Monica Hingga BTS Paling Ramai di Twitter 2019
Teknologi • 11 December 2019 13:40
TERPOPULER

Nadiem Hapus Ujian Nasional Mulai 2021
Nasional • 4 jam yang lalu
PTUN Sahkan Pencopotan Jabatan Suteki di Undip
Nasional 1 jam yang lalu
KWI Akui Ada Kasus Pelecehan Seksual di Gereja Katolik
Nasional 2 jam yang lalu