Fadli Sebut Jokowi Tutup Pintu soal Presiden Tiga Periode

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut bahasan atau diskursus penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sudah tertutup setelah Presiden Joko Widodo menyatakan penolakannya.

"Jadi dengan adanya pernyataan beliau yang menolak [masa jabatan presiden tiga periode] itu artinya ini adalah penutup dari diskursus wacana presiden tiga periode. Saya sangat hormati apa yang disampaikan Jokowi," ujarnya, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/12).

Lihat juga: Jokowi: Usul Jabatan Presiden Tiga Periode Tampar Muka Saya

Diketahui, wacana penambahan masa jabatan presiden yang sebelumnya maksimal dijabat dua periode menjadi tiga periode lewat amendemen UUD 1945 menguat belakangan.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menyampaikan wacana penambahan masa jabatan presiden tiga periode adalah usul dari fraksi Partai NasDem.


Presiden Jokowi lantas mengkritik keras wacana tersebut dan menganggap pengusul rencana ini tengah menampar muka presiden, mencari muka, atau bahkan menjerumuskannya.

Ketua DPP Partai NasDem Irma Chaniago menyebut tak haram untuk melakukan kajian amendemen UUD 45, termasuk dalam hal ketentuan masa jabatan presiden. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)

Partai NasDem lantas menyebut itu bukan usulan pihaknya dan cuma kajian berdasarkan usulan banyak pihak.

Fadli Zon, yang juga menjabat Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR itu, pun menyebut pernyataan Presiden soal wacana itu menenangkan dan bijak.

"Saya kira itu suatu pernyataan yang menenangkan dan sangat bijak," ujar dia.

Lihat juga: Jokowi Kritik, NasDem Bantah Usul Jabatan Presiden 3 Periode

Di tempat yang sama, Koordinator Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Azis Syamsuddin mengklaim pihaknya tak pernah membicarakan soal wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dalam amendemen UUD 1945.

Fraksi Partai Golkar, kata dia, hanya mengusulkan soal garis-garis besar haluan negara dalam perubahan terbatas konstitusi itu.

"Bahwa mengenai isu dua atau tiga periode itu Golkar tidak pernah membicarakan, tidak ada rencana untuk ke situ," ujar Azis, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/12).

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyebut pihaknya belum membahas soal perubahan masa jabatan presiden, yang merupakan wewenang MPR. (CNN Indonesia/Joko Panji Sasongko)

Ia pun menegaskan Partai Golkar mendukung penuh sikap Presiden Joko Widodo yang geram dengan wacana tersebut. Sebagai parpol pendukung, Golkar ikut dengan sikap yang dipilih Jokowi.

"Kami mendukung bapak presiden," ujar Azis, yang juga merupakan Wakil Ketua DPR itu.

Dia menyebut wacana itu merupakan sesuatu yang mengejutkan karena belum ada agenda pembahasannya di DPR.

Lihat juga: Demokrat: Presiden Tiga Periode Munculkan Kekuasaan Otoriter

"Dari DPR belum ada pembahasan soal itu. Justru saya sebagai pimpinan DPR kaget dengan wacana yang tiba-tiba muncul ke media," ujar Azis.

Soal partai yang melontarkan wacana itu ke publik, Azis dan Fadli sama-sama enggan berkomentar.

"Tapi kalau ada yang dianggap presiden seperti itu (mencari muka, menampar muka presiden, atau menjerumuskannya) saya tidak tahu," ujar Fadli.

[Gambas:Video CNN]
Dia hanya meyakini PDIP bukan pihak yang melempar wacana penambahan periode jabatan presiden dan wapres. Sebab, dia mengetahui Kongres PDIP di Bali hanya membahas rencana untuk menghidupkan GBHN lewat amandemen UUD 1945.

"Bukan soal memperpanjang masa jabatan presiden," imbuh Fadli.

(jps/arh)