Jakarta, CNN Indonesia -- Gerakan Pemuda Islam (GPI) bakal melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak gelaran acara Djakarta Warehouse Project (
DWP) di Balai Kota dan JIExpo Kemayoran, Kamis (12/12) mendatang. Acara DWP bakal digelar pada 13-15 Desember di JIEXpo
Kemayoran.
Ketua Umum GPI Jakarta Raya, Rahmat Himran mengatakan aksi demo itu acara DWP merupakan event atau kegiatan maksiat terbesar di Asia.
"Event maksiat terbesar di Asia, di mana para penikmat maksiat akan berkumpul di JIExpo Jakarta Kemayoran dan akan melakukan pesta, baik itu seks bebas, maupun narkoba dan kegiatan meminum minuman keras, itulah yang kami kutuk," kata Rahmat kepada
CNNIndonesia.com, Selasa (10/12).
Rahmat menuturkan pihaknya juga mempersoalkan masalah pemberian izin acara DWP yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal, menurut Rahmat, sebagai gubernur yang didukung oleh umat Islam, seharusnya Anies tak mengizinkan kegiatan DWP berlangsung di Jakarta.
"Dalam pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berbau kemaksiatan seperti ini itu justru dibiarkan, bahkan memberikan izin pelaksanaan kegiatan," tutur Rahmat.
"Oleh karena itu kami menuntut agar supaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar mencabut izin yang sudah diberikan terkait pelaksaan DWP," lanjutnya.
[Gambas:Video CNN]Rahmat mengklaim aksi demo penolakan DWP itu telah diberitahukan ke Polda Metro Jaya. Dia juga menyebut bahwa Polda Metro telah menerima surat pemberitahuan itu dan memberikan izin pelaksanaan aksi.
"Sudah dikonfirmasi dan di-
acc oleh Polda Metro Jaya, kita tinggal turun, kita tinggal main di titik-titik aksi yang sudah kita tentukan," ucap Rahmat.
Lebih lanjut, disampaikan Rahmat, sampai saat ini sudah ada 800 orang yang mengkonfirmasi bakal ikut dalam aksi tolak DWP.
Namun, lanjutnya, jumlah massa itu bisa bertambah lantaran banyak ormas dan organisasi kepemudaan (OKP) yang ingin ikut beraksi.
"Yang mau bergabung banyak juga yang konfirmasi akan gabung karena mereka sangat respon dan peduli terhadap penolakan DWP," kata Rahmat.
(dis/ugo)