Mahfud Sebut Tak Ada Masalah Hukum OTT Tanpa Izin Dewas KPK

CNN Indonesia | Jumat, 10/01/2020 05:02 WIB
Mahfud Sebut Tak Ada Masalah Hukum OTT Tanpa Izin Dewas KPK Menko Polhukam Mahfud MD menyebut tak masalah OTT tanpa izin Dewas KPK. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Sidoardjo Saiful Ilah dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan tidak melanggar hukum meski tanpa ada izin dari Dewan Pengawas KPK.

"Tidak apa-apa, ndak ada masalah hukum di situ," ujar dia di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (9/1).

Mahfud menduga alasan penyidik KPK tidak melapor kepada Dewas KPK saat menangkap Saiful dan Wahyu lantaran penyadapan dilakukan sebelum berlakunya UU KPK yang baru. Dalam UU KPK lama, proses penyadapan tidak memerlukan izin dari siapapun.


"Kalau OTT itu ngintipnya kan berbulan-bulan. Sehingga perintah dan persetujuan pengintipannya berdasar undang-undang yang lama itu berlaku," ujarnya.

Meski begitu, Mahfud menyampaikan penyadapan yang dilakukan terhadap Saiful dan Wahyu harus disampaikan dan dipertanggungjawabkan kepada Dewas KPK. Sebab, UU KPK yang baru mengatur hal tersebut.

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris memaklumi dua OTT terbaru tanpa izin pihaknya.Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris memaklumi dua OTT terbaru tanpa izin pihaknya. (CNN Indonesia/ Feri Agus Setyawan)
"Itu asumsi hukumnya ini sudah di bawah tanggungjawab [Dewas KPK] yang sekarang. Bahwa proses penyadapannya sudah lama itu sudah pasti ya, karena tidak cukup dua bulan menyadap orang sampai OTT itu," terangnya.

Diketahui, pada UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK penyadapan dan penangkapan dilakukan dengan izin Dewas KPK. Sementara, peraturan lamanya, UU No. 30 Tahun 2002, tak mencantumkan kewajiban izin dalam hal penyadapan dan OTT.

Terpisah, Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris dapat memahami langkah KPK terkait dua OTT terakhir meski tanpa ada izin pihaknya. Menurut dia, besar kemungkinan tindakan tersebut telah berlangsung sejak era kepemimpinan Agus Rahardjo Cs saat masih menggunakan UU KPK yang lama.

"Dewas sendiri belum memiliki organ karena Peraturan Presiden tentang organ Dewas baru turun. Karena masih transisional dari UU lama ke UU baru, Dewas dapat memahami langkah pimpinan KPK," kata dia ketika dikonfirmasi.

Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan bahwa penangkapan Bupati Saiful dilakukan berdasarkan pengintaian yang sudah dilakukan sejak lama. Agus menyebut surat perintah dimulainya penyelidikan (Sprinlidik) dan surat perintah penyadapan (Sprindap) dikeluarkan saat dirinya masih menjabat.

"Sudah enggak ingat tanggalnya. Betul [itu dilakukan] saat masih [berlaku] Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 [tentang KPK]," kata Agus saat dikonfirmasi, Rabu (8/1).

[Gambas:Video CNN]
Terkait OTT Wahyu Setiawan, belum ada pernyataan resmi dari lembaga antirasuah KPK. Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri hanya berujar semua detail perkara berikut para tersangka akan diumumkan hari ini.

"KPK akan menentukan sikap status terhadap para terperiksa," ucapnya.

(jps/ryn/arh)