DPRD DKI Galang Pansus Banjir untuk Anies

Jakarta, CNN Indonesia -- Banjir di Jakarta pada awal Januari 2020 membawa dampak negatif bagi bidang perekonomian Ibu Kota. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter menyatakan banyak sekali warga yang merupakan pengusaha melapor kepadanya terkait kerugian di bidang ekonomi.

"Banyak yang menyampaikan kepada saya dan kita data kurang lebih Rp1 triliun yang merugi yang kita terima laporannya. Dan ini banjirnya berhari-hari kan," kata Jupiter kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/1) malam.

Jupiter mengatakan bidang ekonomi yang banyak merugi ialah kebanyakan dari pengusaha mal dan pengusaha yang membuka toko. Terlebih akhir dan tutup tahun biasanya kawasan pengusaha mal banyak dikunjungi oleh masyarakat.


"Kan itu dari tahun baru yang harusnya omzetnya banyak. Tapi dari pedagang yang dalam mal, grosir kemudian di pertokoan banyak yang menyampaikan begitu. Mereka tidak bisa berjualan dan jadi merugi," ungkap Jupiter.

Lihat juga: Antisipasi Banjir, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Selain itu, akses yang menuju pusat-pusat perbelanjaan juga menjadi tertutup membuat para pedagang tidak bisa berjualan seperti biasa. Belum lagi dengan padamnya listrik yang membuat pedagang tidak bisa beroperasi optimal.

"Untuk akses dan transportasi ke sana juga tidak bisa kan. PLN dimatiin juga dampaknya benar benar sangat merugikan masyarakat luas jadinya banjir ini," tutur dia.

Karena itu, Jupiter mengatakan sebanyak 7 fraksi di DPRD DKI berencana mengajukan panitia khusus (pansus) soal banjir di Jakarta. Mereka akan mengecek kinerja Pemprov dalam menangani banjir.

Ini juga sebagai bentuk kritik DPRD DKI terhadap kinerja Anies yang dianggap tidak cekatan dalam menginsntruksikan anak buahnya menangani banjir.

[Gambas:Video CNN]
"Makanya soal pansus ini saya minta ke Pemprov DKI enggak usah baper ini tujuannya adalah untuk membenahi Jakarta. Karena fakta di lapangan petugas pompa yang tidak standby ketika malam pergantian tahun baru," beber dia.

"Di mana BMKG sudah mengumumkan masuknya musim hujan dengan ancaman bencana banjir dan mereka sudah mengetahui itu. Ini membuktikan bahwa tidak ada SOP serta tanggung jawab dari Pemprov DKI," tutup dia.

Adapun fraksi yang disebut Jupiter menyetujui pembentukan pansus ini ialahNasDem, Golkar, PDI Perjuangan danPSI. Kemudian ada PAN, PKB dan Demokrat. Rencananya pembicaraan pansus ini akan kembali dilakukan pekan depan.

Lihat juga: KLHK Bakal Tertibkan Perusahaan Tambang Penyebab Banjir

(ctr/agt)