Ia menyebut televisi milik pemerintah tersebut saat ini justru banyak menayangkan berbagai program asing seperti Liga Inggris hingga Discovery Channel. Padahal, program lokal harus diutamakan ketimbang program luar negeri.
"Kami bukan swasta, jadi yang paling utama adalah edukasi, jati diri, media pemersatu bangsa, prioritas programnya juga seperti itu," kata Arief dalam rapat dengan Komisi II di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya uang rupiah kita, APBN dibelanjakan keluar yang Presiden menyatakan dibatasi dan ini terjadi," kata dia.
Arief berpandangan bahwa TVRI seharusnya mengedepankan tayangan yang sifatnya edukasi bagi masyarakat Indonesia. Ia menganalogikan TVRI ibarat makanan sehat bagi masyarakat Indonesia, dan bukan makanan instan.
Salah satu yang dia soroti adalah ketika banyak kritik menghujam TVRI tatkala bencana banjir melanda Jabodetabek awal Januari 2020 lalu. Saat itu ketika media lain memprioritaskan pemberitaan banjir, TVRI justru tetap menayangkan siaran Discovery Channel. TVRI seharusnya menayangkan program yang mendidik masyarakat terkait mitigasi banjir.
"Kok banjir-banjir, Discovery Channel-nya tayang terus, nggak peduli banjir? Ini sangat miris, kami sudah tegur, ternyata direksi melanjutkan," kata dia.
Kisruh di TVRI mencuat usai pemecatan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya. Sejumlah karyawan mengaitkan pemecatan itu terkait pembelian hak siar Liga Inggris.
Kebijakan itu dinilai mempengaruhi produksi dan kesejahteraan karyawan TVRI. Selain honor, karyawan juga mengeluhkan pemotongan uang makan (rzr/osc)