Untuk saat ini, kata Moeldoko, semua menteri masih fokus bekerja sesuai bidang masing-masing.
"Isu (reshuffle) dari mana sih? Orang lagi kerja kenceng begini reshuffle bagaimana. Semua masih konsentrasi kerja, apalagi ngadepin banyak isu," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya itu kan hak beliau untuk selalu melihat perkembangan kementerian. Apakah kebijakan ter-deliver dengan baik atau tidak, beliau pasti punya catatan, biasa itu," tutur Moeldoko.
"Belum ada pembahasan. Kita masih bekerja semua," ujar Airlangga.
Namun Ketua Umum Partai Golkar itu enggan berkomentar lebih lanjut saat disinggung soal pertemuan Jokowi dengan para pegiat media sosial. Ia mengaku tidak ada pertemuan itu.
"Tidak ada, tidak ada," katanya.
NasDem: Reshuffle Hak Prerogatif Presiden
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate juga buka suara terkait isu reshuffle. Dia menyebut menteri-menteri saat ini tak terpengaruh isu 'kocok ulang' Kabinet Indonesia Maju.
Johnny menambahkan para menteri tetap fokus melakukan kerja-kerja di pemerintahan. Tak ada pembahasan soal perombakan kabinet di kalangan politikus NasDem, karena reshuffle merupakan hak prerogatif
"Reshuffle adalah hak prerogratif Presiden. Tapi sejauh ini kan menteri-menteri masih bekerja seperti biasa," kata Johnny saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/2).
Lihat juga:Hati-hati Bongkar Pasang Kabinet |
Saat ditanya apakah NasDem percaya diri tak akan 'ditendang' dari kabinet, Johnny menolak berkomentar. Dia hanya menekankan perombakan menjadi kewenangan mutlak Jokowi sebagai presiden.
"Itu [reshuffle] kewenangan presiden, serahkan pada presiden, hak prerogatif presiden," ucap Johnny singkat.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, aktivis media sosial yang juga relawan Jokowi, Dede Budhiyarto menyebut ada pesan dari Jokowi terkait kocok ulang kabinet. Lewat akun Twitter @kangdede78, Dede menyebut kabar itu didapat langsung dari Jokowi saat mereka bertemu di Istana Bogor.
"Semua anggota kabinet diperintahkan untuk fokus terhadap fungsi kementeriannya masing-masing dan segera dapat beradaptasi," kata Fadjroel melalui keterangan tertulis, Minggu (24/2). (psp/dhf/osc)