Mahfud MD: Situasi Ramadan Agak Gelap karena Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan situasi selama Ramadan tahun ini diprediksi sedikit gelap karena wabah virus corona.

Ramadan tahun ini jatuh pada 24 April. Menurut Mahfud pemerintah telah mendiskusikan langkah-langkah yang akan dilakukan selama Ramadan di tengah deraan corona.

Lihat juga: SBY: Corona is Real, Not Fiction, Not Hoax

"Menurut perkiraan, keadaan kita situasi agak gelap. Kita ini terkait corona dan itu masih akan berpuncak di sekitar bulan puasa," kata Mahfud dalam rekaman suara, Kamis (19/3).

Mahfud menyebut hal yang dibahas pemerintah menghadapi Ramadan, salah satunya soal potensi kerumunan yang biasa terjadi pada bulan itu. Orang-orang melakukan buka puasa bersama, tarawih, hingga mudik dan kegiatan lain.

"Kita sekarang ini harus sudah mulai berbicara bagaimana pengumpulan orang di saat teraweh, buka bersama, terutama nanti saat mudik lebaran," katanya.

Lihat juga: Wabah Corona, MUI Minta Bukber dan Tarawih Dibatasi

Pemerintah belum memiliki keputusan dalam mengantisipasi Ramadan. Saat ini pemerintah terlebih dahulu melakukan pembicaraan dengan tokoh-tokoh agama soal langkah yang harus diambil ke depan.

"Nanti semua komando ada di gugus tugas BNPB yang akan informasikan setiap protokol dan perkembangan tentang pengendalian situasi ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Mahfud menyatakan keamanan di Indonesia kondusif meski warga yang terpapar virus corona terus bertambah setiap hari.

Pemerintah hingga saat ini berusaha meminimalisir penyebaran Covid-19 ini melalui gerakan social distance. Kebijakan lockdown yang telah dilakukan beberapa negara belum masuk opsi penanganan Covid-19.

Lihat juga: Cegah Corona, Jokowi Minta Evaluasi Acara Agama Undang Massa

"Meminimalisir dan menghalau covid-19 itu adalah menggunakan pendekatan sosial distance tidak lockdown," kata dia.

"Yang penting masyarakat tertib, yang penting tahu bahwa ini demi keselamatan bersama. Semuanya perlu ada dalam satu komando demi keselamatan kita. Yaitu komando yang ditetapkan oleh pemerintah di mana presiden sudah membentuk gugus tugas yang dipimpin oleh BNPB," katanya. (tst/wis)