Demo Tolak Omnibus Law di Jatim Ditunda karena Corona
CNN Indonesia
Senin, 23 Mar 2020 19:08 WIB
Surabaya, CNN Indonesia -- Ribuan orang dari kelompok buruh, mahasiswa dan LSM yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur menunda aksi unjuk rasa yang sedianya digelar pada Senin (23/3). Pencegahan virus corona (Covid-19) menjadi alasannya.
Sebagai gantinya elemen buruh dan mahasiswa melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Perwakilan Getol, Fatkhul Khoir, sekaligus Sekjen Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) mengatakan dalam pertemuan itu pihaknya membawa sejumlah tuntutan, salah satunya yakni mendesak agar pemerintah menghentikan segala pembahasan Omnibus Law.
"Tuntutan kami adalah untuk sementara agar kemudian pemerintah menghentikan pembahasan ataupun, paling tidak, mencabut UU Omnibus Law," kata Khoir di Grahadi.
Lebih lanjut, Khoir juga mengatakan situasi saat ini di tengah wabah corona, tidak memungkinkan bagi pihaknya memobilisasi massa dalam jumlah besar.
"Makanya dengan demikian aksi ini kita batalkan, hari ini kita datangi kantor Pemprov atas inisiatif dan undangan dari Pemprov," katanya.
Menuntut Perlindungan Buruh
Selain mendesak pemerintah menunda pembahasan Omnibus Law, Getol juga meminta kejelasan Pemerintah Provinsi terkait kebijakan yang mengatur perlindungan terhadap buruh. Sebab hingga hari ini buruh masih tetap bekerja di pabrik di tengah wabah corona.
"Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kemudian di pabrik-pabrik yang notabennya kita tahu industri manufaktur, ini kan terjadi pengumpulan banyak orang [pekerja]," kata dia.
Berdasarkan pemantauan SPBI masih banyak perusahaan yang hingga kini terus berproduksi tanpa meliburkan pekerjanya. Namun parahnya hal itu tak diiringi dengan upaya preventif perusahaan tersebut mencegah penularan corona.
"Kami sempat keliling ke beberapa perusahaan, di mana anggota kami berada misalkan, itu belum menyiapkan peralatan kesehatan yang memadai misalkan hand sanitizer itu enggak ada terus misalkan masker sampai hari ini juga belum disiapkan oleh perusahaan," katanya.
Pihaknya pun mendesak Pemprov Jatim segera menerbitkan aturan yang memuat keselamatan para buruh. Ia juga meminta agar pemerintah tak hanya mementingkan faktor ekonominya saja.
"Ini kan saya pikir sangat rentan, artinya pemerintah jangan berpikir dari sisi ekonomi tapi bagaimana keselamatan masyarakat menjadi hal pekerja utama, itu yang sebetulnya harus terjadi," kata dia.
Belum lagi jika kondisi makin memburuk dan buruh terpaksa diliburkan, ia pun meminta pemerintah provinsi mengatur dengan ketat agar perusahaan tetap memberikan hak-hak bagi para buruh.
"Kalau buruh ini diliburkan oleh perusahaan karena pandemi corona ini, kemudian hak mereka seperti apa, ini kan kemudian belum ada kebijakan secara menyeluruh," kata dia.
Sementara itu, Getol ditemui langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Menanggapi tuntutan buruh, ia pun mengklaim bahwa Pemprov melalui Dinas Tenaga Kerja sebenarnya telah mengedarkan surat imbauan kepada perusahaan yang ada di Jawa Timur.
"Sudah ada surat edaran dari Kepala Dinas Tenaga Kerja yang bertujuan memberikan lingkungan kerja yang lebih melindungi rekan rekan. Namun diakui bahwa untuk mengimplementsikan ini tantangannya," kata Emil.
Tantangan tersebut yakni, sulitnya kondisi di lapangan, beberapa perusahaan, kata Emil, kesulitan mendapatkan cairan disinfektan, alkohol sebagai bahan baku hand sanitizer, serta masker.
Untuk mengatasi kelangkaan ini, Emil mengaku telah mencari pasokan masker serta alat pelindung diri ke negara lain. Ia pun menjalin komunikasi dengan Konjen China.
"Seperti masker ini tadi maka kita menembus [berkomunikasi] Konjen China apakah produksi di sana sudah mulai pulih, untuk bisa menyuplai bahan baku yang dibutuhkan untuk masker, juga APD," ujarnya.
[Gambas:Video CNN] (frd/pmg)
Sebagai gantinya elemen buruh dan mahasiswa melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Perwakilan Getol, Fatkhul Khoir, sekaligus Sekjen Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) mengatakan dalam pertemuan itu pihaknya membawa sejumlah tuntutan, salah satunya yakni mendesak agar pemerintah menghentikan segala pembahasan Omnibus Law.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Khoir juga mengatakan situasi saat ini di tengah wabah corona, tidak memungkinkan bagi pihaknya memobilisasi massa dalam jumlah besar.
 Kelompok buruh saat menggelar demo menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Surabaya. (CNN Indonesia/Farid) |
Menuntut Perlindungan Buruh
Selain mendesak pemerintah menunda pembahasan Omnibus Law, Getol juga meminta kejelasan Pemerintah Provinsi terkait kebijakan yang mengatur perlindungan terhadap buruh. Sebab hingga hari ini buruh masih tetap bekerja di pabrik di tengah wabah corona.
"Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kemudian di pabrik-pabrik yang notabennya kita tahu industri manufaktur, ini kan terjadi pengumpulan banyak orang [pekerja]," kata dia.
Berdasarkan pemantauan SPBI masih banyak perusahaan yang hingga kini terus berproduksi tanpa meliburkan pekerjanya. Namun parahnya hal itu tak diiringi dengan upaya preventif perusahaan tersebut mencegah penularan corona.
"Kami sempat keliling ke beberapa perusahaan, di mana anggota kami berada misalkan, itu belum menyiapkan peralatan kesehatan yang memadai misalkan hand sanitizer itu enggak ada terus misalkan masker sampai hari ini juga belum disiapkan oleh perusahaan," katanya.
 Insert Artikel - Waspada Virus Corona. (CNN Indonesia/Fajrian) |
"Ini kan saya pikir sangat rentan, artinya pemerintah jangan berpikir dari sisi ekonomi tapi bagaimana keselamatan masyarakat menjadi hal pekerja utama, itu yang sebetulnya harus terjadi," kata dia.
Belum lagi jika kondisi makin memburuk dan buruh terpaksa diliburkan, ia pun meminta pemerintah provinsi mengatur dengan ketat agar perusahaan tetap memberikan hak-hak bagi para buruh.
"Kalau buruh ini diliburkan oleh perusahaan karena pandemi corona ini, kemudian hak mereka seperti apa, ini kan kemudian belum ada kebijakan secara menyeluruh," kata dia.
Sementara itu, Getol ditemui langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Menanggapi tuntutan buruh, ia pun mengklaim bahwa Pemprov melalui Dinas Tenaga Kerja sebenarnya telah mengedarkan surat imbauan kepada perusahaan yang ada di Jawa Timur.
"Sudah ada surat edaran dari Kepala Dinas Tenaga Kerja yang bertujuan memberikan lingkungan kerja yang lebih melindungi rekan rekan. Namun diakui bahwa untuk mengimplementsikan ini tantangannya," kata Emil.
Tantangan tersebut yakni, sulitnya kondisi di lapangan, beberapa perusahaan, kata Emil, kesulitan mendapatkan cairan disinfektan, alkohol sebagai bahan baku hand sanitizer, serta masker.
Untuk mengatasi kelangkaan ini, Emil mengaku telah mencari pasokan masker serta alat pelindung diri ke negara lain. Ia pun menjalin komunikasi dengan Konjen China.
"Seperti masker ini tadi maka kita menembus [berkomunikasi] Konjen China apakah produksi di sana sudah mulai pulih, untuk bisa menyuplai bahan baku yang dibutuhkan untuk masker, juga APD," ujarnya.
[Gambas:Video CNN] (frd/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK