KPK Minta Erick Thohir Laporkan Mafia Alkes
CNN Indonesia
Jumat, 17 Apr 2020 21:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, melaporkan tentang keberadaan mafia migas alat kesehatan yang sempat disampaikan.
Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, mengatakan pihaknya bakal menindaklanjuti setiap informasi yang masuk.
"Setiap informasi terkait hal tersebut agar dapat langsung disampaikan kepada Pengaduan KPK dan KPK tentu akan telaah dan dalami setiap informasi yang diterima," kata Ali kepada wartawan, Jum'at (17/4).
Juru bicara berlatar belakang jaksa ini mengungkapkan bahwa KPK berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. KPK, kata dia, akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba melakukan tindak pidana.
"Disamping itu, KPK juga akan tegas terhadap pihak yang bermain-main terkait pengadaan barang dan jasa terutama terhadap kebutuhan Alkes [Alat Kesehatan] terlebih untuk situasi sekarang ini," kata Ali.
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi (Tipikor) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menjelaskan mafia alat kesehatan yang sempat 'disentil' oleh Erick Thohir. Menurut dia, industri alat kesehatan dalam negeri kekurangan bahan baku dari mulai Alat Pelindung Diri (APD) hingga beberapa obat.
"Kita ada pabriknya tapi bahan bakunya dari luar negeri. Nah, di Indonesia hanya sebagai tukang jahitnya pabrik APD ini. Orang yang dari LN ini hanya kasih bahan bakunya, bawa ke tukang jahit dia bayar dan dia ambil bahannya. Itu yang terjadi selama ini," papar Arya dalam video. (ryn/ayp)
[Gambas:Video CNN]
Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, mengatakan pihaknya bakal menindaklanjuti setiap informasi yang masuk.
"Setiap informasi terkait hal tersebut agar dapat langsung disampaikan kepada Pengaduan KPK dan KPK tentu akan telaah dan dalami setiap informasi yang diterima," kata Ali kepada wartawan, Jum'at (17/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Disamping itu, KPK juga akan tegas terhadap pihak yang bermain-main terkait pengadaan barang dan jasa terutama terhadap kebutuhan Alkes [Alat Kesehatan] terlebih untuk situasi sekarang ini," kata Ali.
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi (Tipikor) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menjelaskan mafia alat kesehatan yang sempat 'disentil' oleh Erick Thohir. Menurut dia, industri alat kesehatan dalam negeri kekurangan bahan baku dari mulai Alat Pelindung Diri (APD) hingga beberapa obat.
"Kita ada pabriknya tapi bahan bakunya dari luar negeri. Nah, di Indonesia hanya sebagai tukang jahitnya pabrik APD ini. Orang yang dari LN ini hanya kasih bahan bakunya, bawa ke tukang jahit dia bayar dan dia ambil bahannya. Itu yang terjadi selama ini," papar Arya dalam video. (ryn/ayp)
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK