RK Khawatir soal Pemudik dan OTG di Pelonggaran Transportasi
CNN Indonesia
Selasa, 12 Mei 2020 20:42 WIB
Bandung, CNN Indonesia -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku khawatir akan penyebaran penularan virus corona (Covid-19) setelah ada kebijakan pemerintah pusat soal pelonggaran moda transportasi.
Pria yang karib disapa Emil itu mengatakan hal demikian merujuk pada rapid test oleh pihaknya di terminal dan stasiun yang menemukan sebanyak satu persen di antaranya positif Covid-19.
"Kami khawatir untuk relaksasi di transportasi publik, karena takut ditunggangi oleh pemudik-pemudik dan oleh para OTG (Orang Tanpa Gejala)," ujarnya dalam jumpa pers, Bandung, Selasa (12/5).
"Jadi, masih ada potensi penyebaran virus meski hanya satu persen," imbuhnya.
Ketika aktivitas terminal dan layanan transportasi publik hidup kembali di masa pandemi corona ini, kata dia, berisiko terjadi potensi peningkatan penularan virus. Sehingga dikhawatirkan penyebaran yang tadinya berada di terminal justru terbawa ke daerah tujuan penumpang.
Keluhan daerah mengenai kebijakan pelonggaran transportasi oleh pemerintah pusat pun sebelumnya datang dari Sumatera Selatan.
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Selatan Yusri mengatakan pelonggaran moda transportasi akan membuat pemerintah daerah kesulitan dalam penerapan pembatasan fisik. Selain itu, upaya tes polymerase chain reaction (PCR) di posko perbatasan pun dinilai tidak akan efektif untuk mendeteksi risiko virus corona (Covid-19).
Yusri mengatakan merujuk pada kebijakan pemerintah pusat, para petugas di lapangan telah diberikan petunjuk teknis bagi para individu yang diperbolehkan melewati perbatasan. Namun, dalam petunjuk yang diedarkan pemerintah pusat kepada daerah, adanya permintaan tes (PCR) terhadap orang yang diperbolehkan untuk melintas dinilai membingungkan.
"Yang kita masih bingung pusat kepada daerah minta kalau bepergian harus dilakukan PCR. Ini sulit diterjemahkan, kita bingung menerapkannya. Karena PCR tidak bisa instan keluar hasilnya. Jadi kalau tes sekarang, hasilnya keluar baru beberapa hari, orangnya sudah kemana tidak diisolasi. Kami juga pusing," kata Yusri, Palembang, Senin (11/5).
Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengumumkan pelonggaran akses moda transportasi di tengah pandemi corona mulai 9 Mei 2020. Kebijakan ini merupakan turunan dari Permenhub 25/2020.
"Rencananya Gugus Tugas Covid-19 yang akan mengumumkan. Intinya adalah penjabaran bukan relaksasi. Dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut dan bus kembali beroperasi dengan catatan harus pakai protokol kesehatan," kata Budi. (hyg/kid)
[Gambas:Video CNN]
Pria yang karib disapa Emil itu mengatakan hal demikian merujuk pada rapid test oleh pihaknya di terminal dan stasiun yang menemukan sebanyak satu persen di antaranya positif Covid-19.
Lihat juga:Jokowi: Hati-hati Melonggarkan PSBB |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketika aktivitas terminal dan layanan transportasi publik hidup kembali di masa pandemi corona ini, kata dia, berisiko terjadi potensi peningkatan penularan virus. Sehingga dikhawatirkan penyebaran yang tadinya berada di terminal justru terbawa ke daerah tujuan penumpang.
 Petugas medis mengambil sampel petugas PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) saat tes swab di Stasiun Bogor, Jawa Barat, 27 April 2020. (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah) |
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Selatan Yusri mengatakan pelonggaran moda transportasi akan membuat pemerintah daerah kesulitan dalam penerapan pembatasan fisik. Selain itu, upaya tes polymerase chain reaction (PCR) di posko perbatasan pun dinilai tidak akan efektif untuk mendeteksi risiko virus corona (Covid-19).
Yusri mengatakan merujuk pada kebijakan pemerintah pusat, para petugas di lapangan telah diberikan petunjuk teknis bagi para individu yang diperbolehkan melewati perbatasan. Namun, dalam petunjuk yang diedarkan pemerintah pusat kepada daerah, adanya permintaan tes (PCR) terhadap orang yang diperbolehkan untuk melintas dinilai membingungkan.
"Yang kita masih bingung pusat kepada daerah minta kalau bepergian harus dilakukan PCR. Ini sulit diterjemahkan, kita bingung menerapkannya. Karena PCR tidak bisa instan keluar hasilnya. Jadi kalau tes sekarang, hasilnya keluar baru beberapa hari, orangnya sudah kemana tidak diisolasi. Kami juga pusing," kata Yusri, Palembang, Senin (11/5).
"Rencananya Gugus Tugas Covid-19 yang akan mengumumkan. Intinya adalah penjabaran bukan relaksasi. Dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut dan bus kembali beroperasi dengan catatan harus pakai protokol kesehatan," kata Budi. (hyg/kid)
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK