FPI Kritik Keras Ide Menag Fachrul Razi soal Relaksasi Masjid

CNN Indonesia
Selasa, 12 Mei 2020 20:33 WIB
Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman menghadiri diskusi “Penghadangan Masif, Rezim makin Represif?” di gedung Joang 45, Jakarta (13/9). Sekum FPI Munarman enggan memberi usul soal pembatasan rumah ibadah. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Front Pembela Islam (FPI) menuding pemerintah sedang mencari kambing hitam atas penyebaran Virus Corona (Covid-19) dengan mewacanakan pelonggaran pembatasan rumah ibadah.

Sekretaris Umum FPI Munarman mengatakan dari awal pemerintah tidak punya rencana yang jelas dalam penanganan Corona. Wacana ini, katanya, hanya menambah ketidakjelasan visi pemerintah.

"Sekarang jadi enggak jelas karena kebijakan tidak jelas, dan penguasa sedang mencari cari kambing hitam untuk dipersalahkan dalam pandemik ini. Dan yang akan dijadikan kambing hitam lagi-lagi umat Islam," kata dia, lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/5).

Munarman mengatakan ibadah berjamaah adalah hak umat Islam. Namun, ia tak menjelaskan lebih lanjut apakah FPI mendukung atau menolak wacana pelonggaran tempat ibadah.

Dia sendiri menolak berkomentar atau memberi usul terkait persoalan pembatasan ibadah ini karena tak mau terlibat dalam rencana pengambinghitaman. Sejak awal, katanya, FPI bersikukuh mengusulkan karantina wilayah atau lockdown untuk menekan penyebaran Corona.

[Gambas:Video CNN]
"Sejak awal FPI sudah menyuarakan, waktu angka yang terpapar masih sedikit, lakukan karantina wilayah tertentu dengan tanggung jawab penuhi kebutuhan hidup masyarakat di wilayah yang terkena karantina wilayah," tuturnya.

Sebelumnya, wacana pelonggaran pembatasan rumah ibadah disampaikan Menag Fachrul Razi. Dia bilang sedang mengkaji rencana tersebut dan akan mengusulkannya ke Presiden Joko Widodo.

"Misalnya relaksasi di sarana perhubungan, relaksasi di mal, nanti kami coba tawarkan juga ada relaksasi rumah ibadah, tapi belum kami ajukan, tapi kami sudah punya ide itu," kata Fachrul dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kemenag, Senin (11/5).

(dhf/arh)
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER