Merasa Diberatkan, Asosiasi Buruh Minta Jokowi Revisi Tapera

CNN Indonesia | Kamis, 04/06/2020 03:43 WIB
Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin (20/1/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Ilustrasi asosiasi buruh. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah asosiasi buruh mengungkapkan keberatan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 sebagai turunan dari beleid yang diundangkan empat tahun lalu itu.

PP itu mengatur soal penghimpunan dana masyarakat dari segala sektor pekerjaan untuk pembiayaan perumahan. Dana yang diambil sebanyak 0.5 persen dari pengusaha, dan 2,5 persen dari gaji buruh itu dipotong dari gaji setiap bulannya dan akan dikembalikan setelah kepesertaan berakhir.


Tapi, pemotongan tersebut dinilai asosiasi buruh akan memberatkan pekerja yang bergaji kecil.

"Jadi menurut saya iuran Tapera itu memberatkan buruh. Sejujurnya harus diakui upah buruh itu sudah kecil, kalau dipotong-potong lagi, akan memberatkan buruh," Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/6).

Pada satu sisi Jumisih mengkritik pemerintah yang menyediakan sistem dan perangkat bank untuk pembelian rumah, namun tak ada bentuk resmi perlindungan negara terhadap buruh yang gajinya terpotong setiap bulan.

Dia pun menilai skema pembelian rumah pun belum jelas karena tak ada informasi mengenai apakah perumahan tersebut memang sudah disediakan negara, atau justru para buruh hanya menerima dana tabungan Tepera setelah putus kerja dan mencari rumah sendiri.

"Sekarang pemerintah keluarkan UU dengan iming-iming untuk perumahan buruh yang sebenarnya negara hanya menyediakan sistemnya, menyediakan bank dan perangkat-perangkatnya. Lalu bentuk resmi perlindungan negara apa," kata Jumisih.

"Potongan buruh itu sudah banyak, BPJS, Pajak. Jadi tetap saja akan memberatkan. Untuk pekerja informal, borongan, harian lepas akan lebih susah juga, karena tidak tentu pendapatannya," imbuhnya.

Pengunjung melihat maket perumahan yang dipajang di sebuah gerai dalam Property Expo 2017 di Hall Matos, Malang, Jawa Timur, Sabtu (25/3). Pameran yang berlangsung selama tiga hari tersebut diikuti puluhan pengembang untuk menggenjot penjualan properti menjelang akhir triwulan pertama di tahun 2017. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/foc/17.Pengunjung melihat maket perumahan yang dipajang di sebuah gerai dalam Property Expo. (ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto)

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut pada dasarnya program Tapera ini memang cukup bagus lantaran rumah memang merupakan kebutuhan dasar manusia.

Senada Jumisih, KSPI menilai tak ada skema pasti soal penyediaan perumahan dari sisetm Tapera tersebut. Oleh karena itu ia meminta agar pemerintah merevisi PP 25/2020 menjadi lebih teknis mengenai penyediaannya.

"Sebagaimana kita tahu, peraturan ini dibuat sebagai aturan pelaksanaan dari UU No 4 Tahun 2016," kata Said Iqbal.

Sebab dalam pandangan KSPI, kata dia, skema pengadaan perumahan rakyat adalah rumah sudah disiapkan pemerintah sehingga bisa lebih murah dengan DP 0 rupiah.Tak hanya itu, bunga angsuran juga telah disubsidi negara sehingga bunganya menjadi 0 persen.

Bahkan tenor yang disediakan juga minimal 30 tahun agar cicilan lebih rendah, dan apabila tidak mampu membayar bisa dilakukan pemindahan atau over credit.

"Perumahan untuk program Tapera disiapkan oleh pemerintah melalui BUMN yang ditunjuk, sehingga pemerintah bisa menetapkan harga rumah yang murah. Dengan demikian, program ini adalah berbentuk rumah. Bukan buruh menabung, kemudian disuruh membeli rumah sendiri," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Said Iqbal juga meminta agar Iuran Tapera tidak memberatkan pekerja, terutama buruh.

Jika dalam PP No 25 Tahun 2020 besaran simpanan yang ditanggung buruh adalah 2,5 persen dan pengusaha 0,5 persen, maka pihaknya meminta agar direvisi agar sebaliknya.

"Sehingga buruh cukup membayar 0,5 persen dan pengusaha membayar 2,5 persen," kata dia.

Selain itu dalam hal kepesertaan juga harus diatur, yakni dipastikan peserta Tapera adalah buruh yang tidak memiliki rumah dengan upah berapa pun.

Said Iqbal pun meminta agar peserta Tapera adalah siapapun yang mendapatkan upah, tanpa harus ada batasan upah minimal. Dengan demikian, buruh yang menerima upah minimum sekali pun berhak ikut dalam program tersebut.

Peserta Tapera juga, kata dia, adalah buruh yang tidak memiliki rumah atau yang baru pertama kali mengikuti program pembelian rumah.

"Jadi program ini benar-benar diperuntukkan bagi buruh agar bisa memiliki rumah," harap Iqbal. (tst/kid)

[Gambas:Video CNN]