Mencari Nadiem Makarim Benahi Pendidikan di Masa Pandemi
CNN Indonesia
Kamis, 04 Jun 2020 07:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Polemik pembukaan sekolah, kendala biaya pendidikan, hingga efektifitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) menyelimuti pendidikan Indonesia di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Peran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dipertanyakan.
Kritik maupun protes dari siswa, mahasiswa, guru sampai orang tua makin menguat belakangan ini.
Yang terbaru, gerakan masif mendorong #MendikbudDicariMahasiswa sampai #NadiemManaMahasiswaMerana ramai suarakan mahasiswa melalui jejaring Twitter. Poster editan sosok Nadiem yang seolah menjadi orang hilang berseliweran di jagat maya.
Koordinator Nasional Jaringan Pengamat Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menilai hal ini mengindikasikan peran Nadiem sebagai Mendikbud belum terlihat di masyarakat.
"Kalau saya lihat gagap, artinya selalu terlambat. Ketika kemarin bencana [sekolah rubuh] orang mencari-cari Mas Menteri di mana. Ketika situasi pandemi orang mencari-cari Mas Menteri di mana," tuturnya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Rabu (3/6).
Sebagai pemegang kebijakan tertinggi di dunia pendidikan, menurut Ubaid, Nadiem seharusnya bisa mengeluarkan kebijakan sebelum masyarakat meributkan kendala pendidikan.
Sedangkan berkaca pada jalannya pembelajaran tiga bulan ke belakang, ia menilai kebijakan Kemendikbud selalu telat dengan keributan dunia pendidikan.
"Sampai kenapa mahasiswa suaranya tidak didengarkan di level kampus kemudian mencari menteri. Itu kan artinya Mas Menteri enggak bisa membaca situasi pandemi apa yang dibutuhkan, sehingga selalu terlambat," ungkapnya.
Hal ini diungkapkan bukan hanya berkaca pada situasi yang dihadapi mahasiswa, namun juga hingga pendidikan dasar dan menengah.
Salah satunya PJJ terkendala fasilitas teknologi yang tak merata. Tidak semua institusi pendidikan memaksimalkan metode daring dan malah mengandalkan pemberian tugas tanpa penjelasan materi. PJJ sendiri sudah berjalan hampir tiga bulan pada sebagian besar daerah.
Selain itu, kendala ekonomi masyarakat selama pandemi menuntut sekolah maupun perguruan tinggi meringankan beban biaya pendidikan. Persoalan lainnya, wacana pembukaan sekolah yang tak jelas ujungnya hingga kini.
Menanggapi hal tersebut, menurut Ubaid, Kemendikbud terpaku di balik konsep Merdeka Belajar yang diusung Nadiem. Di mana pendidik dan institusi pendidikan diberikan kebebasan penuh untuk berinovasi dalam menjalankan pendidikan.
Hal ini bisa ditemukan dalam beberapa pernyataan Nadiem selama pendidikan di tengah pandemi. Misalnya ketika guru terkendala fasilitas dan metode penerapan PJJ.
"Ada beberapa hal yang kepala sekolah dan guru terpaksa kreatif, untuk bisa menangani keterbatasan. Apalagi di daerah yang tidak punya akses [internet dan listrik]," ungkap Nadiem melalui konferensi video pada Selasa (24/3) lalu.
Hal serupa pun diungkapkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid ketika pada awal Mei lalu ditanya soal pedoman PJJ untuk sekolah.
"Kita mendorong setiap guru dan kepala sekolah untuk melakukan inovasi pembelajaran sesuai dengan kondisi masing-masing daerah," katanya melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/5).
Berbagai pihak sempat menyuarakan agar Kemendikbud membuat kurikulum darurat selama pandemi. Ini karena banyak aduan siswa tak senang belajar di rumah karena tugas menumpuk, dan kebingungan guru melakukan PJJ.
Selang dua bulan sekolah dirumahkan, Kemendikbud baru mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud No. 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah Dalam Masa Penyebaran Covid-19.
Sedangkan metode belajar menggunakan televisi dengan Program Belajar di Rumah melalui TVRI lahir pada 9 April. Namun ini dinilai belum termasuk solusi belajar untuk sekolah tanpa jaringan listrik.
Ubaid mengingatkan tugas pemerintah pusat tak berhenti setelah menerbitkan panduan berupa peraturan maupun edaran. Ia mengatakan Nadiem seharusnya memastikan instruksi tersebut dijalankan dan mencari jalan keluar jika panduan tak bekerja.
Secara terpisah pengamat pendidikan dari Center of Education Regulations and Development Analysis (Cerdas) Indra Charismiadji menilai sosok Nadiem masih terlalu lekat dengan perannya sebagai pengusaha swasta.
"Kalau kita jujur menilai beliau, gayanya masih bukan gaya menteri, bukan pejabat publik. Tapi masih CEO Go-jek, perusahaan swasta," tuturnya kepada CNNIndonesia.com.
Hal ini menurut Indra bisa dilihat dari pola komunikasi Nadiem terhadap publik yang terbilang irit. Sedangkan seorang pejabat publik, katanya, tak seharusnya membatasi diri dengan publik.
Menurut pengamatannya, penerapan komunikasi yang baik dengan internal kementerian maupun publik perlu diperbaiki di lingkungan Kemendikbud. Terlebih ketika pandemi.
Ia menilai Nadiem jarang berinteraksi dengan masyarakat di bawah naungannya, mulai dari guru, siswa dan orang tua. Padahal menurutnya hal ini diperlukan untuk membangun koneksi dan pengertian situasi masyarakat sesungguhnya.
"Seorang pejabat publik harus selalu melaporkan kepada publik. Berarti kalau beliau membatasi diri ke publik, kan berarti beliau masih menempatkan diri bukan sebagai pejabat publik," ujarnya.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia sebelumnya juga menyuarakan keinginan bertemu langsung dengan Nadiem. Salah satunya mereka ingin mendiskusikan tuntutan keringanan uang kuliah tunggal (UKT) secara serentak.
Melalui surat terbuka kepada Nadiem, Aliansi BEM SI menyatakan sudah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Nadiem dan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Naim pada 29 April 2020.
Permohonan ini diberikan melalui pos, email sampai jejaring WhatsApp. Permintaan audiensi juga kembali disuarakan saat Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei lewat aksi media.
"Namun hingga rilis ini dikeluarkan, belum ada tanggapan terkait surat permohonan audiensi dari pihak Kemendikbud RI," ungkap surat tersebut.
Indra mengingatkan kiprah Nadiem di Go-jek yang terbilang cemerlang. Ia menilai seharusnya Nadiem punya potensi membuat kiprah baik di pendidikan Indonesia dengan dukungan negara.
"Artinya beliau mampu dengan kemampuan sendiri. Kenapa dengan kemampuan negara justru seperti kebingungan enggak tahu harus ngapain, tidak ada komunikasi?" tambahnya.
Hingga kini Nadiem belum berbicara banyak soal berbagai persoalan pendidikan di tengah pandemi. Mulai dari wacana pembukaan sekolah, protes mahasiswa terkait UKT maupun kendala pembelajaran jarak jauh. (fey/pmg)
[Gambas:Video CNN]
Kritik maupun protes dari siswa, mahasiswa, guru sampai orang tua makin menguat belakangan ini.
Yang terbaru, gerakan masif mendorong #MendikbudDicariMahasiswa sampai #NadiemManaMahasiswaMerana ramai suarakan mahasiswa melalui jejaring Twitter. Poster editan sosok Nadiem yang seolah menjadi orang hilang berseliweran di jagat maya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau saya lihat gagap, artinya selalu terlambat. Ketika kemarin bencana [sekolah rubuh] orang mencari-cari Mas Menteri di mana. Ketika situasi pandemi orang mencari-cari Mas Menteri di mana," tuturnya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Rabu (3/6).
Sedangkan berkaca pada jalannya pembelajaran tiga bulan ke belakang, ia menilai kebijakan Kemendikbud selalu telat dengan keributan dunia pendidikan.
"Sampai kenapa mahasiswa suaranya tidak didengarkan di level kampus kemudian mencari menteri. Itu kan artinya Mas Menteri enggak bisa membaca situasi pandemi apa yang dibutuhkan, sehingga selalu terlambat," ungkapnya.
Hal ini diungkapkan bukan hanya berkaca pada situasi yang dihadapi mahasiswa, namun juga hingga pendidikan dasar dan menengah.
Salah satunya PJJ terkendala fasilitas teknologi yang tak merata. Tidak semua institusi pendidikan memaksimalkan metode daring dan malah mengandalkan pemberian tugas tanpa penjelasan materi. PJJ sendiri sudah berjalan hampir tiga bulan pada sebagian besar daerah.
Selain itu, kendala ekonomi masyarakat selama pandemi menuntut sekolah maupun perguruan tinggi meringankan beban biaya pendidikan. Persoalan lainnya, wacana pembukaan sekolah yang tak jelas ujungnya hingga kini.
 Seorang anak didampingi ibunya belajar melalui siaran TVRI di rumah, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (13/4/2020). (ANTARA FOTO/IRSAN MULYADI) |
Hal ini bisa ditemukan dalam beberapa pernyataan Nadiem selama pendidikan di tengah pandemi. Misalnya ketika guru terkendala fasilitas dan metode penerapan PJJ.
"Ada beberapa hal yang kepala sekolah dan guru terpaksa kreatif, untuk bisa menangani keterbatasan. Apalagi di daerah yang tidak punya akses [internet dan listrik]," ungkap Nadiem melalui konferensi video pada Selasa (24/3) lalu.
Hal serupa pun diungkapkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid ketika pada awal Mei lalu ditanya soal pedoman PJJ untuk sekolah.
"Kita mendorong setiap guru dan kepala sekolah untuk melakukan inovasi pembelajaran sesuai dengan kondisi masing-masing daerah," katanya melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/5).
Berbagai pihak sempat menyuarakan agar Kemendikbud membuat kurikulum darurat selama pandemi. Ini karena banyak aduan siswa tak senang belajar di rumah karena tugas menumpuk, dan kebingungan guru melakukan PJJ.
Selang dua bulan sekolah dirumahkan, Kemendikbud baru mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud No. 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah Dalam Masa Penyebaran Covid-19.
Sedangkan metode belajar menggunakan televisi dengan Program Belajar di Rumah melalui TVRI lahir pada 9 April. Namun ini dinilai belum termasuk solusi belajar untuk sekolah tanpa jaringan listrik.
Ubaid mengingatkan tugas pemerintah pusat tak berhenti setelah menerbitkan panduan berupa peraturan maupun edaran. Ia mengatakan Nadiem seharusnya memastikan instruksi tersebut dijalankan dan mencari jalan keluar jika panduan tak bekerja.
Secara terpisah pengamat pendidikan dari Center of Education Regulations and Development Analysis (Cerdas) Indra Charismiadji menilai sosok Nadiem masih terlalu lekat dengan perannya sebagai pengusaha swasta.
"Kalau kita jujur menilai beliau, gayanya masih bukan gaya menteri, bukan pejabat publik. Tapi masih CEO Go-jek, perusahaan swasta," tuturnya kepada CNNIndonesia.com.
Hal ini menurut Indra bisa dilihat dari pola komunikasi Nadiem terhadap publik yang terbilang irit. Sedangkan seorang pejabat publik, katanya, tak seharusnya membatasi diri dengan publik.
 Mendikbud Nadiem Makarim saat mengunjungi SDN 02 Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (6/1). (CNN Indonesia/Khaira Ummah Junaedi Putri) |
Ia menilai Nadiem jarang berinteraksi dengan masyarakat di bawah naungannya, mulai dari guru, siswa dan orang tua. Padahal menurutnya hal ini diperlukan untuk membangun koneksi dan pengertian situasi masyarakat sesungguhnya.
"Seorang pejabat publik harus selalu melaporkan kepada publik. Berarti kalau beliau membatasi diri ke publik, kan berarti beliau masih menempatkan diri bukan sebagai pejabat publik," ujarnya.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia sebelumnya juga menyuarakan keinginan bertemu langsung dengan Nadiem. Salah satunya mereka ingin mendiskusikan tuntutan keringanan uang kuliah tunggal (UKT) secara serentak.
Melalui surat terbuka kepada Nadiem, Aliansi BEM SI menyatakan sudah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Nadiem dan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Naim pada 29 April 2020.
Permohonan ini diberikan melalui pos, email sampai jejaring WhatsApp. Permintaan audiensi juga kembali disuarakan saat Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei lewat aksi media.
"Namun hingga rilis ini dikeluarkan, belum ada tanggapan terkait surat permohonan audiensi dari pihak Kemendikbud RI," ungkap surat tersebut.
Indra mengingatkan kiprah Nadiem di Go-jek yang terbilang cemerlang. Ia menilai seharusnya Nadiem punya potensi membuat kiprah baik di pendidikan Indonesia dengan dukungan negara.
"Artinya beliau mampu dengan kemampuan sendiri. Kenapa dengan kemampuan negara justru seperti kebingungan enggak tahu harus ngapain, tidak ada komunikasi?" tambahnya.
Hingga kini Nadiem belum berbicara banyak soal berbagai persoalan pendidikan di tengah pandemi. Mulai dari wacana pembukaan sekolah, protes mahasiswa terkait UKT maupun kendala pembelajaran jarak jauh. (fey/pmg)
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK