Ada Permenhub, TransJakarta Ikut Pergub Anies soal Kapasitas

CNN Indonesia

Selasa, 09 Jun 2020 17:28 WIB

Beberapa Halte Transjakarta dan bus transjakarta terlihat tidak ada penumpukan penumpang pada siang hari. Senin (16/3/2020). Pengecekan suhu badan dengan termo gun terlihat di halte bundaran Hotel Indonesia. CNN Indonesia/Andry Novelino — Ilustrasi. PT TransJakarta mengikuti kebijakan yang diterapkan melalui Pergub DKI, 50 persen kapasitas penumpang dalam setiap kali bus Tranjakarta beroperasi. (CNN Indonesia/ Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia -- PT TransJakarta menegaskan akan tetap mengangkut 50 persen penumpang dari kapasitas bus selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di Jakarta.

Direktur Utama PT TransJakarta, Sardjono Jhony Tjitrokusumo mengatakan hal itu mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Transisi yang diterbitkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

"Kita mengacu Pergub. Kalau nanti Pergub bilang 'ok sekarang boleh 75 persen' ya kita ikuti, dan Kemenhub enggak perlu bikin aturan baru," kata Jhony saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (9/6).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya menerbitkan aturan baru mengenai kapasitas angkutan umum selama wabah virus corona. Dalam aturan baru itu, Budi Karya menghapus ketentuan pembatasan penumpang pada transportasi umum dan kendaraan pribadi.

Lihat juga:

Penumpang MRT Melonjak di Hari Pertama Kerja PSBB Transisi

Aturan tersebut yakni Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenhub 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid-19.

Mengenai itu, Jhony mengaku sah-sah saja Budi Karya menerbitkan aturan baru itu. Menurutnya, sebagai operator, PT TransJakarta tetap bisa membuat kebijakan mengenai kapasitas penumpang yang berbeda.

"Iya, kan enggak apa-apa. Aturan yang lebih tinggi memiliki margin safety lebih rendah, tapi yang otoritasnya bersentuhan langsung menggunakan margin yang lebih tinggi," ujar Jhony.

"Contoh, Kemenhub bilang maksimum penumpang bus antarkota 100 persen, lalu pengusaha bus bikin kebijakan maksimum hanya 75 (persen) kan enggak salah?" lanjutnya.

Lihat juga:

Kapasitas 50 Persen Dihapus, Agen Bus Terlanjur Babak Belur

Budi Karya sebelumnya menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenhub 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid-19.

Dalam aturan baru tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tidak lagi mencantumkan ketentuan pembatasan penumpang pada transportasi umum dan kendaraan pribadi.

Aturan baru itu hanya menyebutkan bahwa setiap transportasi dilakukan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk. Namun begitu, aturan baru tetap mewajibkan jaga jarak fisik.

Sementara, pada aturan sebelumnya, Permenhub 18/2020 dijelaskan secara detail mengenai aturan penumpang untuk mobil penumpang, mobil pribadi, transportasi laut, dan transportasi udara.

Rinciannya, jumlah penumpang pada mobil penumpang, mobil pribadi, bus penumpang, transportasi sungai, danau, serta penyeberangan, transportasi laut, dan transportasi udara dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas.

Sedangkan untuk jumlah penumpang pada kereta api antara kota kecuali kereta api luxury dibatasi maksimal 65 persen dari kapasitas. Lebih lanjut, jumlah penumpang kereta api perkotaan dibatasi maksimal 35 persen dari kapasitas dan kereta api lokal maksimal 50 persen dari kapasitas.