RK Akan Terapkan Pembatasan Akses Warga Sekitar Secapa TNI AD

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kota Bandung segera melakukan tes masif bagi warga yang tinggal di sekitar Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa TNI AD).

Ridwan Kamil juga akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di wilayah sekitar Secapa TNI AD, Hegarmanah, Bandung untuk menekan penyebaran virus corona.


Hal itu disampaikan Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, seusai menggelar pertemuan dengan Wali Kota Bandung Oded M Danial di Gedung Sate, Jumat (10/7).

"Jadi, tindak lanjutnya kami sudah bersepakat dengan pak wali, satu adalah pengetesan lingkungan sekitar itu wajib hukumnya bukan pilihan," ujar Emil dalam jumpa pers usai pertemuan.

Emil berujar, pengetesan tersebut belajar dari pengalaman sebelumnya di Kota Sukabumi. Perlu diketahui, pada Mei lalu, terjadi penambahan kasus bahkan menimbulkan klaster baru di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri, Kota Sukabumi. Klaster ini bahkan mengakibatkan rantai penularan kasus.

"Karena di Sukabumi juga dulu bocor juga ke wilayah sekitarnya sehingga itu (pemeriksaan) akan dilakukan pak wali secepatnya," katanya.

Lalu, kedua, Emil menyarankan wilayah Hegarmanah dan sekitarnya yang lokasinya dekat dengan Secapa TNI AD dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).

"Kedua, PSBM secara ketat. Jadi jalan jalan masuk akan ditutup, nanti yang boleh masuk hanya penghuni. Untuk kegiatan sekunder tersier saya titip ke pak wali ditutup dulu selama 14 hari," katanya.

Pada kesempatan itu, Emil mengakui bahwa klaster dari institusi kenegaraan khususnya Secapa TNI AD merupakan kejadian luar biasa. Ia menyebut bahwa kejadian ini merupakan anomali, bukan sebuah pola yang kita sudah terpetakan secara rutin oleh Gugus Tugas.

Sehingga, lanjut Emil, setelah nanti data dilaporkan ke pusat, jumlah kasus akan kembali ke keterkendalian sebelumnya.

"Tindakan cepat yang kami lakukan akan segera kami siapkan. Kita menyadari dengan kerendahan hati bahwa ini adalah dinamika yang kadang-kadang kita siap kadang-kadang kita tidak paham," ucapnya.

Ditambahkan Emil, Jawa Barat memiliki sejumlah institusi pendidikan vertikal. Namun pengelolaannya tidak berada di level pemerintah provinsi atau kota/kabupaten. Tetapi langsung pengelolaannya oleh pusat di mana siswanya datangnya dari seluruh Indonesia.

"Maka dalam situasi covid ini kedatangan siswa-siswa seluruh Indonesia di institusi vertikal harus diwaspadai lebih mendalam. Kami mohon maaf jika kejadian ini menjadi sumber dari lonjakan yang luar biasa," ujarnya.

Sebelumnya, Gugus Tugas Covid-19 per Kamis (9/7) mencatat Jabar sebagai penyumbang kasus positif corona terbanyak yaitu 962 orang. Tambahan kasus itu di antaranya berasal dari klaster Secapa TNI AD.