Renovasi Gedung DPRD Maluku Kena Gempa, Kontraktor Kabur

sai/bmw, CNN Indonesia | Kamis, 23/07/2020 04:34 WIB
Pemprov Maluku menyatakan proyek renovasi tengah berjalan, namun gempa terjadi hingga membuat kontraktor tak mau meneruskan pembangunan. Ilustrasi pelaku (Unsplash/Pixabay)
Ambon, CNN Indonesia --

Proyek renovasi gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Maluku senilai Rp3 miliar tahun anggaran 2019 dihentikan sementara karena kontraktor tidak mau melanjutkan pembangunan.

Plt Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku Andriani Nita mengatakan kontraktor yang menangani proyek tersebut kabur saat bencana gempa magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Maluku pada 26 September 2019 lalu.

"Kontraktor tidak mau melanjutkan pekerjaan, alasan gempa dan pekerja berhenti,"kata Nita, di Gedung Kantor DPRD Maluku, Rabu (22/7).


Nita mengatakan saat itu kontraktor hanya mampu menghabiskan dana untuk melakukan pekerjaan sekitar Rp618 juta dari nilai proyek anggaran yang disepakati, yakni Rp3 miliar.

Anggaran Rp618 juta itu, kata Nita, dipakai untuk pembangunan renovasi pamasangan atap, dinding dan kusen ruangan kerja anggota DPRD Maluku.

"Saat itu, kontraktor baru mencair dana Rp618 juta, dana itu diperuntukan untuk pemasangan dinding, plafon dan kusen, namun karna musiba gempa, mereka kabur," kata Nita.

"Jadi pekerjaan bukan fiktif dan amburadul. Ada pekerjaan namun terkendala bencana gempa saat itu," tambahnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) provinsi Maluku pernah memanggil yang bersangkutan. Namun hasil pertemuan tidak dipublikasikan.

Nita mengaku lupa nama kontraktor dan perusahaan yang pernah berurusan dengan mega proyek miliaran tersebut di gedung kantor PUPR Maluku.

"Aduh, saya lupa nama kontraktor dan perusahaan, nanti saya tanya dulu, sesuai kontrak Rp3 miliar, tetapi realisasinya hanya dikerjakan sekitar Rp618 juta,"ungkapnya.

Terpisah, Ketua komisi III DPRD Maluku Anos Yeremias mengatakan ada sekitar 36 anggota dewan dari tujuh dapil di wilayah Maluku belum menempati ruangan kerja yang representatif.

"Ini imbas dari proyek Rp3 miliar, saya minta dinas PUPR segera merenovasi kembali agar anggota dewan punya ruangan kerja," kata Anos usai rapat masalah gedung DPRD Maluku, Rabu (22/7).

Dia mengatakan sejak 16 September 2019, dari 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Maluku dilantik, sebagian besar tidak mendapatkan fasilitas ruangan kerja.

Padahal mereka dituntut bekerja untuk rakyat yang perwakilan mulai dapil I hingga dapil 7 di 11 Kabupaten Kota di Maluku.

Anos mengatakan rapat komisi III bersama dinas PUPR Maluku disepakati untuk segera melakukan perbaikan terhadap seluruh ruangan kerja anggota dewan yang ada di lantai 2, 3, dan 4 yang mengalami rusak parah.

"Semoga di sisa waktu, dan memasuki triwulan ke 3 ini, proyek yang tertunda segera diselesaikan agar anggota DPRD menempati ruangan,"harap dia.

"Untuk ruangan anggota di lantai 4 tidak terurus dengan baik, "pungkasnya.

(bmw)

[Gambas:Video CNN]