ANALISIS

Covid-19, Amarah Berulang Jokowi, dan Kiprah Menteri

CNN Indonesia | Rabu, 05/08/2020 07:32 WIB
Awal pekan ini, Presiden Jokowi kembali menunjukkan emosinya kepada para menteri dalam menangani dan menanggulangi dampak pandemi Covid 19 di Indonesia. Dalam Ratas pada 3 Agustus 2020, Presiden RI Jokowi mengkritik masih ada menterinya yang tak memiliki aura krisis. (Dok. Biro Pers Setpres/Kris)
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali menunjukkan emosinya kepada para menteri dalam menangani dan menanggulangi dampak pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Teranyar, pada Rapat Terbatas (Ratas) awal pekan ini, Jokowi menilai masih ada kementerian/lembaga yang tak memiliki aura krisis dalam menangani virus tersebut. Bahkan, menurutnya, beberapa kementerian/lembaga itu tidak memahami prioritas yang harus dikerjakan saat ini.

"Di kementerian, di lembaga, aura krisisnya betul-betul belum, masih kejebak pada pekerjaan harian. Enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan," kata Jokowi, Senin (3/8).


Kegeraman Jokoiwi itu bukanlah kali pertama saat ia menegur para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju. Pada pertengahan Juni lalu dengan ungkapan kemarahan bernada tinggi Jokowi menyoroti kinerja beberapa menterinya, salah satunya Kementerian Kesehatan.

Merespons aksi omelan Jokowi yang berulang itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mardani Ali Sera mengkritiknya karena memperlihatkan stagnasi di roda pemerintahan pusat.

Selain itu, Mardani menilai belum ada langkah pemerintah yang dapat menurunkan angka penyebaran Covid-19 secara signifikan.

Bahkan ia menilai Jokowi sebagai orang yang penakut karena tidak berani mengeksekusi menterinya yang tidak memiliki performa yang baik.

"Kalau sudah tiga kali marahnya ada dua, satu menteri ndablek dan berani karena yakin posisinya tidak diganggu gugat atau presidennya yang penakut. Cuma marah, saya sebutnya 'omdo' [atau] omong doang," ujar Mardani, Selasa (4/8).

Menanggapi hal tersebut Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengamini langkah Jokowi yang terlihat gentar dalam mengeksekusi pembantu-pembantunya yang tak sigap melaksanakan perintah. Padahal, kata Ujang, Jokowi harusnya sudah tak memiliki beban dan bebas dalam mengomando kabinetnya.

"Seharusnya Jokowi tidak ada beban dalam reshuffle dia sudah dua periode. Harusnya memang fokus bekerja dengan baik dan Pak Jokowi harusnya tidak ragu reshuffle menteri yang tidak becus bekerja," kata Ujang kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/8).

Ia menilai langkah Jokowi 'marah-marah' tanpa eksekusi itu justru mengindikasikan ada kekuatan yang lebih besar dari Sang Presiden, termasuk pula dugaan kepentingan partai-partai politik pendukungnya.

"Sistem kita kan presidensial kekuatan membentuk kabinet itu ada dalam presiden maka presiden sangat powerfull. Persoalannya di negara kita terkadang presiden tersandera oleh kepentingan parpol," ujarnya.

Padahal, kata Ujang, harusnya Jokowi bisa melihat kinerja menteri lebih objektif terkhusus dalam penanganan Covid.

"Sudah tahu kondisi saat ini sulit, dan menteri acak-acakan (kerjanya), tidak perlu basa basi mengkritisi menterinya. Kapan pun bisa di-reshufflle. Kan mereka punya punya tim," tutur Ujang.

Ujang pun berharap agar marah-marah yang dilakukan Jokowi bukan sekadar pemanis. Pasalnya, mempertahankan menteri berkinerja buruk di tengah pandemi sangat merugikan masyarakat.

"Maka kepercayaan publik akan turun dan banyak yang merugikan rakyat. Itu yang harus diperhatikan," katanya.

Presiden Joko Widodo memimpin ratas dengan dibatasi kaca, Senin (3/8) / Foto: Kris / Biro Pers SetpresPresiden RI Joko Widodo (kanan) memimpin ratas dengan penyekat transparan, 3 Agustus 2020. (Dok. Biro Pers Setpres/Kris)

Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengatakan tak bisa menutup kemungkinan ada kekuatan lebih dari presiden saat ini dalam menjalankan pemerintahan.

Hipotesis Emrus itu didasari bentuk-bentuk pengaruh yang dimiliki manusia dalam interaksi sosial.

Pertama, orang yang memiliki kekuatan dari orang lain maka akan dikatakan 'powerfull'.

"Kedua, kalau kekuatannya seimbang kekuatannya yang terjadi adalah akomodasi atau compromise. Tetapi ketiga, kalau kekuatannya lemah dia maka akan manut dan mengikuti," kata Emrus kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/8).

Dari teori itu, kata Emrus, dapat disebutkan bahwa manusia akan selalu menghitung kekuatannya baik secara individu ataupun berkelompok. Termasuk dalam halnya kehidupan pemerintah dan bernegara tak luput dari interaksi menghitung kekuasaan.

Ia menggarisbawahi bahwa fenomena ini bukan hanya terjadi di pemerintahan sekarang namun secara umum.

"Bukankah Presiden diusung oleh partai and no free lunch, ketika diusung [imbalannya] mendapat perolehan kue," tutur Emrus.

Dikaitkan dengan kondisi di tengah pandemi Covid-19, Emrus berharap agar pemimpin negara bisa lebih memiliki sikap kepemimpinan yang lebih. Pasalnya banyak kepentingan masyarakat yang kini tengah menunggu keputusan pemerintah di masa pandemi.

"Menteri itu sendiri yang introspeksi bekerja maskimal dan presiden harus punya strong leadership untuk kemajuan bangsa bersama," tutup dia.

Sementara itu Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menyatakan, teguran Presiden Joko Widodo kepada jajaran menteri merupakan bentuk peringatan agar para pembantunya bekerja lebih keras dalam menangani pandemi Covid-19.

"Itu teguran agar kerja lebih keras lagi, karena ini pandemi, krisis. Jadi presiden terus ingatkan supaya menteri bisa bekerja lebih keras lagi," ujar Donny saat dihubungi, Selasa (4/8).

Donny menilai jajaran menteri selama ini telah berupaya menangani pandemi Covid-19. Namun ia tak menampik para menteri kerap terkendala birokrasi sehingga membuat pekerjaan menjadi terhambat.

Misalnya, Kementerian Kesehatan yang pernah disindir Jokowi lantaran realisasi anggarannya masih rendah. Setelah ditelusuri ternyata rendahnya penyerapan anggaran terjadi karena keterlambatan klaim baik insentif tenaga kesehatan dan biaya perawatan.

"Semua pasti sedang bekerja mengatasi krisis ini tapi mungkin memang ada yang perlu diterabas dengan kebijakan out of the box," katanya.

(ctr/kid)

[Gambas:Video CNN]