DPRD Desak Pemprov DKI Perketat Kantor Selama PSBB Transisi

DPRD DKI Jakarta mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Namun demikian, Pemprov DKI diminta meningkatkan pengawasan di tempat-tempat umum agar penyebaran virus corona (Covid-19) dapat terkendali.

Sekretaris Fraksi Golkar Judistira Hermawan mengatakan salah satu sektor yang perlu diperketat pengawasannya yakni perkantoran. Sebab, dalam beberapa waktu belakangan, perkantoran menjadi salah satu klaster penyebaran virus corona.

"Secara khusus kami harapkan Pemprov DKI Jakarta meningkatkan pengawasan protokol kesehatan terhadap beberapa sektor atau kegiatan yang sudah dilonggarkan, seperti mal, perkantoran dan juga pasar pasar," kata Judistira saat dikonfirmasi, Jumat (14/8). 

Hingga Selasa (11/8), terdapat 56 perkantoran di Jakarta yang ditutup. 49 di antaranya ditutup karena kedapatan pegawainya terpapar Covid. Sementara itu, 7 perkantoran lainnya ditutup karena ketahuan melanggar aturan dan protokol pencegahan Covid. 

Oleh karena itu, Judistira mengatakan untuk memperketat pengawasan tersebut, Pemprov DKI dinilai perlu menggandeng pihak lain, seperti kepolisian dan TNI. Sebab, menurutnya, selama ini pengawasan yang dilakukan Pemprov DKI masih cukup lemah.

"Libatkan TNI-Polri dalam pelaksanaannya," ungkap dia. 

Di sisi lain, menurut dia, Pemprov DKI juga perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengedukasi warga atas bahaya Covid-19. Selain itu, tokoh masyarakat juga dinilai perlu menyampaikan kepada warga untuk terus menjalankan protokol kesehatan. 

"Gugus Tugas tingkat RW dan tokoh masyarakat juga tokoh agama, kita harapkan juga dapat berperan dalam mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, dan masyarakat adalah garda terdepan pencegahan Covid-19," paparnya. 

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyebut, langkah yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memperpanjang PSBB transisi sudah tepat. Bahkan, menurutnya, seharusnya Pemprov DKI lebih memperketat lagi aturan-aturan yang ada untuk menekan laju penyebaran virus corona. 

"Hidup di tengah pandemi inilah kenyataan kita. Jadi kalau aktivitas kita semakin diperketat, itu hal yang wajar. Pemprov mengeluarkan kebijakan pasti basisnya data, dan menurut data angka penyebaran di DKI meningkat drastis," ungkap Zita. 

Zita juga menyoroti keputusan Pemprov DKI meniadakan CFD dan kawasan khusus pesepeda pada perpanjangan PSBB transisi kali ini. Menurut politikus PAN itu, kegiatan-kegiatan tersebut malah justru menimbulkan kerumunan yang berpotensi menjadi pusat penyebaran Covid.

"Saya sepakat, karena penyebarannya meningkat di situ juga. Laporan Satpol PP di sana masih ada banyak anak kecil, lansia, dan ibu hamil. Padahal sudah dilarang, tapi tetap masih ada yang lolos. Sehingga menurut saya harus diperketat, tindak tegas bila perlu," tutur dia. 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi kembali memperpanjang penerapan PSBB transisi selama 14 hari ke depan sampai 27 Agustus mendatang. Perpanjangan PSBB transisi ini guna menekan laju penularan virus corona (Covid-19).

Hingga Kamis (13/8) total kasus positif di ibu kota sudah mencapai angka 27.863 kasus. Dari jumlah tersebut, 9.044 berstatus kasus aktif atau masih dalam perawatan di rumah sakit atau menjalani isolasi mandiri. Kemudian, dari total kasus positif, sebanyak 17.836 orang dinyatakan telah sembuh, dan 981 orang meninggal dunia.