Pemerintah Siapkan Perpres Khusus untuk Tekan Angka Stunting

Pemerintah tengah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden untuk menurunkan angka stunting. Berdasar data Dirjen Kesehatan Masyarakat di situs Kementerian Kesehatan, angka stunting pada balita saat ini mencapai 27,7 persen.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Subandi Sardjoko mengatakan berbagai strategi percepatan penurunan stunting telah disiapkan dalam RPJMN 2020 dan RKP 2020-2021. Program ini kata dia, masuk dalam proyek prioritas nasional.

"Sudah ada Stranas (strategi nasional) percepatan penurunan stunting, tapi itu tidak cukup kuat untuk jadi pegangan bagi daerah. Oleh karenanya, kami sedang finalisasi percepatan penurunan stunting melalui rancangan Perpres penurunan stunting," tutur Subandi melalui keterangan tertulis, Jumat (11/9).

Rancangan Perpres mengenai penurunan stunting tersebut menurut Subandi, mencakup konvergensi penanganan di tingkat pusat, provinsi, hingga desa. Perpres ini nantinya mengkoordinasikan pelbagai sumber daya sehingga intervensi penurunan stunting benar-benar sampai ke masyarakat.

Ia menambahkan, beberapa hal lain yang perlu didorong di antaranya sistem monitoring evaluasi anggaran agar tepat sasaran, pembangunan dashboard untuk mengamati capaian penurunan angka stunting di masing-masing daerah, serta komitmen serius dari pejabat daerah, baik gubernur, bupati ataupun walikota.

"Data yang akurat juga penting untuk melihat apakah intervensi berhasil, pemanfaatan dana desa, pemberian insentif bagi daerah yang telah baik dalam penanganan stunting, serta keterlibatan semua pihak termasuk swasta dan NGO," tambah dia lagi.

Adapun terkait penurunan stunting ini pemerintah pun telah membentuk tim percepatan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertindak selaku Ketua Pengarah dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai Wakil Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting.

Dengan tim pelaksana terdiri atas Menteri PPN/Kepala Bappenas dan anggota para menteri/kepala lembaga dari 22 kementerian/lembaga yang dibantu oleh tim yang terdiri dari para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama.

Foto: Hafshah Fakhrin Infografis Mengatasi Kebiasaan jajan anak. (CNN Indonesia/Hafshah Fakhrin)

Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan, perlu langkah strategis dan terobosan seluruh pemangku kepentingan untuk menekan angka stunting di Indonesia yang masih tergolong tinggi. Jika bertekad mencapai angka stunting di kisaran 14 persen, sesuai target Presiden Joko Widodo, maka upaya penurunan perlu digenjot.

"Kalau kita lihat angka kelahiran kita sekitar 4,8 juta per tahun, berarti paling tidak per tahunnya angka stunting kita harus di bawah 680 ribu sekian," kata Muhadjir melalui siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (11/9).

"Kalau angka stuntingnya per tahun sudah di atas 680 ribu, kita tidak bisa mencapai target yang sudah ditetapkan oleh presiden," kata dia.

Berdasar hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) per 2019, angka prevalensi stunting memang telah menurun. Dari yang semula 30,8 persen per 2018 (Riskesdas 2018) menjadi 27,67 persen per 2019.

Itu berarti, angka stunting turun sekitar 3,13% dalam setahun. Kendati begitu, Muhadjir menekankan angka tersebut harus terus mengalami penurunan.

Apalagi mengingat jumlah kelahiran masih tergolong tinggi. Karena itu gizi ibu hamil dan menyusui pun harus benar-benar diperhatikan agar tak menyumbang anak stunting.

Stunting atau kekerdilan merupakan kondisi terkait dengan kekurangan gizi kronis pada masa awal pertumbuhan. Efek lanjutannya, anak akan memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, sistem kekebalan tubuh atau imunitas kurang sehingga gampang sakit, dan berisiko terkena diabetes, penyakit jantung, stroke, kanker saat dewasa.