Komisioner KPU dan Bawaslu Agam Positif Covid-19

CNN Indonesia | Rabu, 16/09/2020 19:54 WIB
Dua Komisioner KPU dan dua Anggota Bawaslu Agam, Sumbar, positif Covid-19 diduga setelah berinteraksi dengan bapaslon di Pilkada yang positif Corona. Ilustrasi pilkada di tengah pandemi. (Foto: CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Padang, CNN Indonesia --

Ketua dan satu Komisioner KPU Agam, Sumatra Barat, dan dua Anggota Bawaslu Agam disebut terpapar Virus Corona diduga dari tahapan Pilkada 2020.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Agam Kasman Zaini mengatakan pihak KPU yang terpapar COvid-19 adalah Ketua KPU Kabupaten Agam Riko Antoni dan komisionernya yang berinisial AH.

"Di KPU Agam ada satu lagi yang positif, yakni anggota staf. Jadi, mereka termasuk 41 orang yang dinyatakan positif Covid-19 di Agam hari ini," ujar dia, kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/9).


Sementara, dua komisioner Bawaslu Kabupaten Agam yang terpapar Virus Corona adalah EE dan IS.

Kasman mengatakan sebelumnya dua calon kepala daerah di Pilkada Agam dinyatakan positif Covid-19, pada Senin (7/9), yakni Trinda Farhan dan Andri Warman.

Sebelumnya, mereka mendaftar ke KPU Agam pada Minggu (6/9), atau sehari sebelum dinyatakan positif. Ketika itu, pendaftaran mereka diterima karena dinyatakan negatif Covid-19 berdasarkan pemeriksaan 30 Agustus.

Pada 31 Agustus, para bapaslon ini kembali mengikuti tes PCR, dan hasilnya keluar pada Senin (7/9).

Sehubungan dengan bertambahnya kasus positif Covid-19 dari tahapan Pilkada 2020, pihaknya menggelar rapat, hari ini, untuk menentukan kategori kluster terkait pilkada.

Berdasarkan data Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Agam, jumlah kasus positif Covid-19 di kabupaten itu sebanyak 385 kasus, termasuk 41 kasus hari ini. Sebanyak 70 orang di antaranya sembuh, sedangkan lima orang meninggal.

Sebelumnya, Ketua KPU Agam Riko Antoni mengakui ada lima orang dari KPU yang terkonfirmasi positif Covid-19. Mereka adalah dua orang komisioner dengan inisial RA, AH, dan tiga orang staf dengan inisial V, W, dan B.

"Ini berdasarkan data yang saya terima dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Agam, Senin (16/9) pagi. Kami tidak mengetahui di mana terinfeksi Covid-19," katanya, tanpa membenarkan bahwa dirinya termasuk yang positif, dikutip dari Antara.

Dia mengatakan mereka kini melakukan isolasi mandiri di rumah dan tidak masuk kantor sampai sembuh.

Seluruh komisioner dan staf KPU setempat pun melakukan tes usap di Puskesmas Lubukbasung, hari ini.

Ketua Bawaslu Agam Elvys mengatakan terdapat empat orang di lembaganya yang terkonfirmasi positif. Yakni, dua komisioner Bawaslu dengan inisial EF dan I, serta dua orang staf dengan inisial ID dan N.

Akibat kasus itu, lanjutnya, kantor Bawaslu Agam ditutup untuk sementara waktu. Kantor pun telah disemprotkan cairan disinfektan di seluruh ruangan.

"Kalau sudah bersih, kantor akan kita buka pada Kamis (17/9) dan sebagian staf masih libur sembari menunggu hasil usap," kata Elvys.

Infografis Pilkada Serentak 2020 di Tengah Covid-19Foto: CNN Indonesia/Timothy Loen

Terpisah, empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkonfirmasi Covid-19, dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG).

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, dalam Konferensi Pers yang digelar secara virtual, pada Rabu (16/9), menyebut kasus positif itu ditemukan usai dua gelombang tes usap atau swab massal.

Rinciannya, tes swab tahap pertama terhadap 32 orang dari total 55 anggota DPRD DIY digelar pada 12 September. Sisanya, menjalani tes swab tahap kedua, pada 16 September atau hari ini. Hasilnya, ditemukan empat kasus positif COvid-19.

"Kami perlu tekankan bahwa positif Covid-19 ini bukan sebuah aib, juga bukan sebuah kesalahan. Ini bisa menimpa pada siapa saja," ucap Huda.

Atas temuan empat kasus positif tersebut, kantor DPRD DIY ditutup semantara, 16 - 20 September, untuk kepentingan sterilisasi.

"Kami mulai aktif kembali pada Senin (21/9) pekan depan," imbuh politisi PKS ini.

Sedangkan untuk kegiatan rapat, DPRD DIY akan menggelarnya secara virtual untuk sementara waktu. Dewan pun untuk sementara tak menerima tamu.

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil mendorong penundaan Pilkada 2020 akibat peningkatan kasus Corona dan banyaknya pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 oleh bapaslon di masa pendaftaran. Namun, Presiden Jokowi dan sebagian fraksi di DPR masih berkukuh melanjutkannya.

(adb/sut/arh)

[Gambas:Video CNN]