Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Satuan Tugas Penanganan Covid-19 memfokuskan pengetesan corona di lingkungan pesantren seiring kasus Covid-19 yang meningkat terutama di Kabupaten Kuningan.
"Terkait pesantren yang kami temukan masih ada yang keluar masuk. Kalau yang sifatnya bermukim itu relatif terkendali tapi ada kasus-kasus yang tercampur dengan yang sifatnya sekolah umum dan orangnya tidak bermukim di pesantren," ujar Emil, panggilan Ridwan Kamil, dalam jumpa pers virtual, Senin (28/9).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebanyak 46 santri di Pondok Pesantren Husnul Khotimah di Desa Manis Kidul, diketahui terpapar Covid-19. Dari puluhan santri Husnul Khotimah Kuningan yang terpapar corona, sembilan diantaranya merupakan warga asli Kuningan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di Kabupaten Kuningan, kata Emil, sudah dilakukan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) di tingkat lingkungan pesantren, desa, sampai kecamatan. Pola PSBM selama ini dinilai efektif mengatasi Covid-19 di Jawa Barat.
"Pak Wagub kemarin juga sudah memulai koordinasi protokol dengan 500 kiai dan minggu ini sudah kami tugaskan fokus tes di zona pesantren," ucapnya.
![]() |
Kasus Positif di Jabar
Emil juga menyoroti data kasus positif baru di Jawa Barat yang dipaparkan pemerintah. Menurutnya, penambahan yang begitu besar yakni di atas 600 dalam beberapa hari tidak tepat.
Emil mengatakan data baru yang disetor Pemprov Jabar sering tertolak oleh server pemerintah pusat, sehingga data yang dipaparkan bukan yang terbaru.
"Ternyata server pemerintah pusat sering ada kendala, sudah diinput lama tertolak server. Sehingga kembali ke data sebelumnya," kata Emil.
Sebelumnya, Pusat Informasi dan Koordinasi Jawa Barat (Pikobar) pada Sabtu (26/9) pukul 13.30 WIB menyampaikan di Jabar ada 734 kasus baru.
Sebelumnya, terjadi penambahan 804 kasus pada Jumat (24/9), kemudian 516 kasus pada Kamis (23/9), 575 kasus pada Rabu (22/9), 680 kasus pada Selasa (21/9) dan 427 kasus pada Senin.
Emil menerangkan angka kasus Covid-19 tersebut, merupakan data lama. Atas kesalahan teknis itu, dia mengaku akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar server data Jabar tidak digabung dengan yang lain.
"Peristiwa ini menjadi kurang ilmiah, kasus Jabar heboh padahal data yang masuk adalah kasus sebelumnya. Saya koordinasikan dengan Pak Sekda kalau bisa server sendiri jangan digabung. Ini juga kami mencari cara agar tertampilkan update terbaru," ujarnya.