Politikus PAN Kritik Mini Lockdown: Kenapa Baru Sekarang?

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta penerapan lockdown mini atau karantina wilayah untuk menekan laju penyebaran virus corona (Covid-19).

Menurut Saleh, mengapa Jokowi baru melontarkan kebijakan mini lockdown saat ini setelah 6 bulan lebih virus corona menyebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Mengapa lockdown mini ini baru muncul sekarang sih? Kenapa waktu dulu enggak? Padahal perdebatannya sudah sejak awal daripada Covid-19 masuk Indonesia. Sudah banyak usulan juga kalau kita harus lockdown," kata Saleh kepada CNNIndonesia.com, Selasa (29/9).

Ketua DPP PAN itu menilai pemerintah belum menemukan formula yang jelas serta tegas dalam mencegah penyebaran Covid-19 setelah Jokowi meminta penerapan mini lockdown untuk menekan kasus Covid-19 sejumlah daerah.

"Saya khawatir kelihatannya pemerintah dalam hal ini belum menemukan formula yang jelas, tegas untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, itu berbahaya." ujarnya.

Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian Infografis Syarat Masker Kain Sesuai SNI

Saleh lantas menyarankan pemerintah mengundang para pakar sebelum menerapkan kebijakan dalam menekan penyebaran virus corona. Di sisi lain, kata Saleh, pemerintah akan mengeluarkan anggaran lebih besar lagi dibandingkan pada tiga bulan awal pandemi Covid-19.

"Anggaran pemerintah sudah ada hampir Rp695 triliun yang dipakai untuk penanganan Covid-19, andai kata lockdown dari awal selama tiga bulan seperti yang dilakukan negara-negara lain, mungkin kita tidak sampai separah ini yang dihabiskan," katanya.

Saleh menambahkan jika pemerintah mengambil kebijakan mini lockdown, kebijakan itu harus dilakukan secara konsisten. Menurutnya, konsistensi yang membuat sebuah kebijakan berjalan efektif dalam menekan penyebaran Covid-19.

"Kalau dia konsisten, aturannya itu tegas dan pemetaan jelas, dua itulah. Minimal konsisten, tegas, kemudian pemetaannya jelas di mana yang harus di lockdown mini," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi meminta penerapan intervensi berbasis lokal untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Menurut Jokowi penerapan mini lockdown atau karantina wilayah terbatas akan lebih efektif ketimbang di seluruh wilayah.

"Jangan sampai kita generalisir satu kota, satu kabupaten, apalagi satu provinsi. Ini akan merugikan banyak orang," kata Jokowi.

Per hari ini, Selasa (29/9), kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 282.724 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 210.437 orang dinyatakan sembuh dan 10.601 orang meninggal dunia.

Saat ini sejumlah daerah masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), seperti DKI Jakarta, Banten, Tangerang Raya dan pembatasan sosial berskala mikro di Bogor, Depok, dan Bekasi.