Dewas KPK Tolak Rencana Pembelian Mobil Dinas

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean mengaku pihaknya tak pernah mengusulkan rencana pembelian mobil dinas untuk tahun 2021.

Jika pun ada rencana pengadaan itu, Tumpak memastikan pihaknya akan menolak.

"Kami tidak tahu usulan dari mana itu. Kalau pun benar, kami Dewas punya sikap menolak pemberian mobil dinas tersebut," kata Tumpak kepada CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Kamis (15/10) malam.

Tumpak menerangkan alasan penolakan itu karena Dewas sudah mendapatkan tunjangan transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK.

Dari aturan itu disebutkan bahwa tunjangan transportasi per bulan bagi Ketua Dewan Pengawas senilai Rp29.546.000,00, sedangkan anggota sebesar Rp27.330.000,00.

"Sudah cukuplah itu," tegas Tumpak.

Tumpak menuturkan rencana pembelian mobil dinas baru ada di pimpinan KPK era Firli Bahuri Cs.

"Kalau tanya pengalaman saya dulu waktu pimpinan KPK jilid pertama, kami juga menolak pemberian mobil dinas. Saya lihat pimpinan-pimpinan setelahnya juga sama," ucap dia.

"Jadi, kalaulah itu benar baru kali inilah pimpinan diberi mobil dinas," lanjut Tumpak.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri belum memberikan penjelasan mengenai rencana anggaran pembelian mobil dinas. Hingga berita ini ditulis, pesan WhatsApp dan sambungan telepon yang dilayangkan CNNIndonesia.com belum direspons.

Sebelumnya KPK membenarkan telah memasukkan pembelian mobil dinas untuk pimpinan, pejabat struktural dan dewan pengawas KPK ke dalam rencana anggaran 2021.

Selain itu, dari rencana anggaran yang diperoleh CNNIndonesia.com, ada juga permintaan pengadaan bus jemputan bagi pegawai.

Rencana anggaran lembaga antirasuah untuk tahun depan itu berbuah kritik. Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat nilai kesederhanaan punggawa KPK sudah pudar.

"KPK pada dasarnya dilahirkan dengan semangat pemberantasan korupsi serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, salah satunya kesederhanaan. Namun, seiring berjalannya waktu, nilai itu semakin pudar. Terutama di era kepemimpinan Firli Bahuri," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10).