Komnas HAM: Penegakkan HAM Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Stagnan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan upaya penyelesaian maupun penegakan HAM selama satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, jalan di tempat alias stagnan.

Hal itu diutarakan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam konferensi membahas evaluasi penyelesaian dan penegakan HAM di satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang disiarkan secara daring di akun YouTube Komnas HAM, Rabu (21/10).

"Saya setuju bahwa satu tahun Jokowi kalau kita bicara kemajuan dan penegakan HAM, kita jalan di tempat," ujar Beka.

Beka menyebut, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam setahun terakhir hampir tak menunjukkan kemajuan berarti dalam penegakkan dan penyelesaian HAM di Indonesia. Menurut dia, pemerintah tidak memiliki pijakan yang jelas untuk urusan penegakan HAM.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menyebut, setidaknya ada enam catatan penting terkait upaya penegakan dan penyelesaian HAM yang mandek sepanjang setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Beberapa di antaranya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, konflik agraria, kekerasan aparat, akses terhadap keadilan, hingga intoleransi.

"Dan kami secara umum menyimpulkan, ada situasi stagnan di dalam kemajuan penegakan HAM. Saya kira ini kurang lebih gambaran secara umum," ucap Ahmad Taufan dalam kesempatan yang sama.

Khusus pelanggaran HAM berat, kendati bukan isu baru, tapi upaya penyelesaiannya hingga kini terus menemui jalan buntu. Bahkan, ia menyebut, 12 berkas yang diserahkan Komnas HAM ke pemerintah hingga kini tak kunjung menemui titik kerang atau diselesaikan.

Padahal kata dia, komitmen penyelesaian kasus ini kerap disampaikan Jokowi maupun Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dalam sejumlah forum terbuka. Bahkan, menurut Taufan, Mahfud pernah mewacanakan ke publik maupun pada beberapa kali diskusi dengan Komnas HAM mengenai usulan rekonsiliasi.

Namun hingga saat ini, rencana tersebut tak pernah dilakukan secara konkret.

"Sampai hari ini juga kami belum melihat satu langkah yang konkret. Karena itu kami katakan ini bagian dari stagnasi tadi itu," tutur dia lagi.

Selain itu, Taufan juga turut menyoroti konflik agraria yang dalam catatan Komnas HAM terus menunjukkan tren kenaikan. Isu agraria, kata dia, hingga kini tercatat sebagai salah satu kasus dengan laporan terbanyak yang diterima Komnas HAM.

Komnas HAM mencatat, sejak 2019 hingga Maret 2020, sebaran konflik agraria terus meluas dan hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, dengan luasan area konflik mencapai 2,7 juta hektar.

Foto: CNN Indonesia/Laudy Gracivia Infografis Penyebab Konflik Agraria

Sedangkan per September 2020, Komnas HAM tercatat telah menangani 101 kasus terkait konflik agraria. Dari jumlah tersebut, lima provinsi memiliki catatan konflik di atas 10 kasus, meliputi Jawa Barat, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, Jawa Timur, hingga Kalimantan.

"Isu-isu ini sangat menarik, karena selain ada komplain atau pengaduan masyarakat secara individual maupun kelompok, termasuk masyarakat adat," ucap Taufan.

Secara umum, Taufan menyesalkan sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terus-menerus terjadi. Indonesia, menurut dia, mestinya mengalami kemajuan setelah 20 tahun reformasi.

Namun, dalam setahun terakhir, Komnas HAM justru terus mencatat sejumlah pelanggaran HAM terus terjadi.

"Jadi secara umum itulah kurang lebih gambaran tentang situasi dan penegakan HAM di Indonesia satu tahun terakhir dalam pemerintahan Pak Jokowi," pungkas dia.