Paslon Ansar-Arlin Terbanyak Terima Sumbangan di Kepri

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Achmad-Marlin Agustin menjadi yang terbanyak menerima sumbangan dana kampanye, yakni Rp4,3 miliar.

Menurut Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau, angka itu 5 kali lipat lebih banyak dari dua paslon lainnya, Soerya Respationo-Iman Sutyawan dan Isdianto-Suryani.

Divisi Hukum & Pengawasan KPU Provinsi Kepri Widiyono Agung Sulistiyo menjelaskan pihaknya telah menerima LPSDK dari para paslon melalui petugas penghubung (LO).

Paslon diharuskan melaporkan seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye, baik dari paslon sendiri, perorangan, kelompok, dan badan hukum swasta. Pelaporan berlangsung pada 25 September sampai 30 Oktober 2020.

Sebelumnya, ketiga paslon juga telah menjalani tahap pertama pelaporan dana kampanye berupa Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang dilakukan pada 23-24 September 2020.

"Ketiga paslon sudah menyampaikan melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM), sesuai ketentuan yang berlaku dan sudah dinyatakan lengkap," kata Widiyono, Senin (2/11).

"SIDAKAM ini merupakan fasilitas untuk ketiga paslon dan Bawaslu Provinsi Kepri dalam pelaporan maupun pengawasan. Jadi, tidak diperlukan bertemu atau bertatap muka. Cukup pelampirannya dengan di-scan dan dikirim ke SIDAKAM," lanjutnya.

"Jika lengkap, diberikan tanda terima secara elektronik. Demikian juga Bawaslu, diberikan akun khusus untuk pengawasan dana kampanye ini," kata Widiyono.

Dari pelaporan tersebut, pasangan Soerya-Iman diketahui melaporkan LADK sebesar Rp108,3 juta dan LPSDK sebesar Rp782 juta.

Kemudian paslon Isdianto-Suryani dengan jumlah penerimaan LADK sebesar Rp5 juta dan LPSDK sebesar Rp899 juta. Lalu paslon Ansar-Marlin dengan jumlah LADK sebesar Rp200 juta dan LPSDK sebesar Rp4,3 miliar.

"Kalau dilihat dari laporan yang masuk, pasangan Ansar-Marlin yang tertinggi jumlah LPSDK-nya," kata Widiyono lagi.

Usai pelaporan LPSDK, tahapan akhir adalah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanya (LPPDK).

LPPDK harus disampaikan satu hari setelah masa kampanye berakhir, yaitu 6 Desember 2020. Setelahnya, seluruh laporan dana kampanye paslon akan diaudit ahli keuangan pada 7-21 Desember 2020.

"Ahli keuangan yang melakukan audit adalah tenaga ahli yang sesuai kompetensi audit keuangan. Selanjutnya, KPU Provinsi Kepri yang menentukan KAP yang akan mengaudit LPPDK masing-masing Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, baik Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 ataupun Nomor Urut 3," kata Widiyono.

Di sisi lain, berdasarkan data yang diunggah ke laman KPU Kota Batam, jumlah LPSDK paslon Walikota dan Wakil Walikota Batam Lukita Dinarsyah Tuwo-Abdul Basyit Has tercatat sebesar Rp750 juta. Sementara itu, pasangan petahana H. Muhammad Rudi-Amsakar Achmad memiliki Rp1,2 miliar.