Temui Panglima, Mahfud Bawa Kasus Intan Jaya ke Pengadilan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku akan membawa kasus-kasus kekerasan aparat di Intan Jaya, Papua, termasuk penembakan Pendeta Yeremia Zanambani, ke pengadilan.

Ia pun menyebut ada kecocokan fakta antara hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya dan Komnas HAM terkait kasus itu.

"Jadi pemerintah tidak pandang bulu berdasar temuan yang diperoleh oleh tim gabungan pencari fakta, TGPF, yang dibentuk oleh Kemenko Polhukam dan juga berdasar temuan Komnas HAM," ujar dia, dalam keterangan videonya, Jumat (13/11).

"Sesudah dikomparasi itu ternyata ada kecocokan fakta. Sehingga pemerintah langsung mengambil tindakan untuk dibawa ke pengadilan. Tentu harus bertahap," lanjutnya.

Hal itu dikatakannya usai bertemu dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf Angkatan Darat Jendral TNI Andika Perkasa, Kamis (12/11).

Pembahasannya seputar kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Intan Jaya, Papua. Termasuk, kasus penembakan yang menewaskan Pendeta Yeremia Zanambani, September.

Mahfud menyebut Hadi dan Andika mengkonfirmasi bahwa mereka mulai melakukan penindakan terhadap kasus-kasus kekerasan yang melibatkan perwira TNI, salah satunya penetapan tersangka dari anggota TNI lantaran terlibat dalam pembakaran Rumah Dinas Kesehatan di Intan Jaya.

"Kemarin alhamdulillah saya bertemu dengan Jendral Andika Kepala Staf Angkatan Darat dan pak Hadi Tjahjanto, Panglima," kata Mahfud.

Menurutnya, kasus kekerasan di Papua yang segera disidangkan adalah kasus pembakaran Rumah Dinas Kesehatan.

"Dimulai dari perintah atau peristiwa pembakaran rumah Dinas Kesehatan yang sekarang tersangkanya sudah ditetapkan," kata dia.

Meski begitu, Mahfud mengaku pihaknya tak hanya fokus menyelesaikan perkara dan meringkus tersangka dari kalangan TNI. Pihaknya juga tetap memburu kelompok-kelompok separatis atau kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Kemudian juga terhadap masyarakat di luar TNI yaitu OPM, organisasi papua merdeka, kalau kita sebut KSB, kelompok separatis atau kelompok kriminal bersenjata juga sudah dilakukan pemburuan dan sudah mulai ditangkap para pelakunya," tutur dia.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga mengapresiasi Komnas HAM yang telah melakukan penyelidikan independen dengan hasil yang tak berbeda dengan apa yang ditemukan TGPF bentukan pemerintah.

Lebih lanjut terkait Papua ini, Mahfud menitip pesan, agar semua pihak bisa menjaga Papua tetap berada dalam lingkup NKRI.

"Apa pun ujung dari perbedaan politik itu nantinya di ujung harus tetap negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke yang mencakup Papua itu tidak boleh lepas dari negara kesatuan republik Indonesia," tandas dia.

Infografis Api Konflik Orang Papua dan Aparat Keamanan. (Foto: CNN Indonesia/Fajrian)

Sebelumnya, hasil investigasi TGPF Intan Jaya menyebutkan soal dugaan keterlibatan oknum aparat dalam penembakan Pendeta Yeremia.

Komnas HAM, yang melakukan investigasi terpisah, lebih gamblang mengungkap identias oknum aparat yang menembak Yeremia, yakni Wakil Danramil Hitadipa Alpius.

TNI sendiri menyebut terlalu dini untuk menyimpulkan kasus tersebut karena minimnya alat bukti.